Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengembangan potensi daerah serta hibah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Kota Bogor, Kamis, penandatanganan kesepakatan kerja sama telah dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Rabu (5/4).
"Saya bersama Bu Sekda, Pak Asisten, para Kepala Dinas dan Camat ingin mempelajari kisah sukses Kabupaten Sumedang mempercepat penanganan stunting," ungkap Bima Arya.
Bima melihat angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dari 32,2 persen pada 2018, menjadi 8,27 persen di 2022.
Menurut Bima, penanganan stunting itu sangat penting dan harus jadi prioritas, karena tidak mungkin bonus demografi dapat direbut tanpa mengatasi stunting. Saking pentingnya, baru kali ini sepanjang sejarah Republik Indonesia urusan stunting menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi Presiden untuk jaksa, polisi dan TNI.
Stunting adalah keadaan terhentinya pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis. Bayi atau balita yang menyandang stunting itu menunjukkan gejala yang khas, yakni berat dan tinggi badan yang lebih rendah dibanding rata-rata anak normal.
Kemudian, ada kecenderungan bayi-bayi stunting memiliki lingkar kepala yang lebih kecil. Selanjutnya, penyandang stunting juga mengalami hambatan dalam pertumbuhan kecerdasannya.
Untuk melihat sistem penanganan stunting di Sumedang, Bima Arya dan jajaran mengunjungi langsung ke Dusun Nagrog, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong. Di tempat ini angka stuntingnya pada 2019 mencapai 19 persen. Kemudian turun secara signifikan di angka 8 persen.
