Bandung (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikudristek) mengapresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), sebagai provinsi dengan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan terbaik secara nasional.
"Program DAK untuk 105 SMKN di Jabar berhasil terlaksana 100 persen. Hal inilah yang menempatkan Jawa Barat mendapat penghargaan dari Kemendikudristek sebagai provinsi dengan pengelolaan DAK fisik bidang pendidikan terbaik nasional," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, di Bandung, Jumat.
Dia menuturkan ada enam item pembangunan dalam pelaksanaan DAK ini, dari mulai pembangunan ruang kelas baru, ruang praktik siswa, rehab ruang kelas, toilet, ruang perpustakaan dan laboratorium, masing-masing dengan pengadaan peralatannya.
"Dan Alhamdulillah peresmian program-program DAK pada SMK dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang digelar di SMKN 1 Jatiluhur Purwakarta, kemarin," kata dia.
Indikator Jabar terbaik dalam pengelolaan DAK tahun 2022 karena tidak ada satupun proyek yang gagal, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Selain itu, mulai tahun ini Disdik Jawa Barat, juga menerapkan konsep swakelola dengan pihak sekolah.
Disdik Jawa Barat, lanjut Dedi, mencoba untuk mengubah budaya penunjukan atau lelang dalam pelaksanaannya.
Sehingga penyerapan anggaran dari dana ini berjalan dengan sangat baik, karena penyerapannya langsung ke pihak sekolah.
"Ternyata ada perubahan budaya. Perbedaannya dengan pola lelang sering terjadi gagal lelang. Kedua pelaksanaan kualitasnya kurang bagus. Yang ketiga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal," kata dia.
"Kita lakukan perubahan desentralisasi anggarannya langsung ke sekolah, tepat waktu pekerjaan, hasil pekerjaan lebih bagus termasuk juga penyerapan anggarannya lebih bagus," kata Dedi.
Dari 105 SMKN mendapatkan DAK, masing-masing sekolah menerima berbagai macam item sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Data tersebut, kata dia, menjadi rujukan sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.
"Saya sampaikan kepada sekolah-sekolah penuhi data Dapodik untuk mengusulkan program pembangunan. Jadi pada saat sekolah menginput sarana-prasarana masih kurang, itulah yang akan kita masukan," katanya.*
