Cianjur (ANTARA) -
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Taufik terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) periode 2022-2026, dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) APPDI I tahun 2022 di Kabupaten Belitung.
"Alhamdulillah saya mendapat amanah menjadi Ketua APPDI, melalui pemilihan yang demokratis. Saat ini semua anggota sudah berkomitmen untuk bersinergi dan fokus membuat program, hingga merumuskan kebijakan agar bisa menjadi jembatan dengan pemerintah pusat mengenai pendapatan daerah," kata Dedi Taufik dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Seusai dengan amanah jabatan tersebut, Dedi Taufik mengaku langsung tancap gas merumuskan sejumlah hal untuk peningkatan kapasitas fiskal agar biaya pembangunan daerah bisa lebih maksimal.
Menurut Dedi, APPDI sebagai forum komunikasi antar-Bapenda yang ada di 34 provinsi maka perlu diperkuat dalam kerangka sinergi penyelenggaraan pemungutan pajak serta pendapatan daerah agar sumber pembiayaan pembangunan lebih optimal.
"Beberapa hal yang dibahas adalah mengenai Undang-undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), agar bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada saat menjalankan mekanisme maupun prosedurnya," kata dia.
Walaupun ada potensi sumber pendapatan hilang, kata Dedi, namun HKPD juga memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan membuat inovasi-inovasi dalam melakukan pengelolaan pendapatan di berbagai jenis penerimaan.
"Namun catatannya, saat berjalan perlu diawali dengan pendataan potensi yang akurat. Ini menjadi peduli, karena ada beberapa potensi hilang, yang hilang dari provinsi ke kabupaten," kata dia.
"Kami pastikan provinsi ini kan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah, dan juga fungsi provinsi dalam rangka menjaga kualitas fiskal agar gap-nya jangan terlalu tinggi karena memang hitungan ini akan ada perubahan dalam pelaksanaan-pelaksanaan ke depan," lanjut Dedi.
Dia mengatakan sorotan lainnya berkenaan dengan resesi ekonomi dunia yang diprediksi terjadi pada 2023.
Menurut dia, Bapenda di daerah juga harus turut berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Untuk kami di Jawa Barat, saat ini pertumbuhan ekonomi 5,6, di atas rata-rata nasional. Kaitan dengan resesi dunia kota pastikan akan berkorelasi terhadap pendapatan daerah," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan dalam APPDI bukan hanya berbicara soal Undang-undang HKPD saja, tetapi juga membicarakan isu-isu terkini yang memang menjadikan potensi pendataan yang bisa diciptakan bersama.
Selain itu masalah investasi daerah dan kemudahan, memang ujung-ujungnya pengelolaan pendapatan dan hal itu yang harus di implementasikan di lapangan.
"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam eksistensi APPDI sebagai motor penggerak pemungutan pajak dan retribusi agar mampu mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik, ini juga menjadi catatan saat rapat kerja di Kalimantan Tim," katanya.
Pengukuhan Pengurus APPDI periode 2022-2026, dilaksanakan pada akhir pekan lalu di Kalimantan Timur dan momen itu pun langsung dimanfaatkan untuk membuat sejumlah rumusan memaksimalkan pendapatan daerah.
