Kepala Bapenda Jawa Barat terpilih jadi Ketua APPDI

"Kami pastikan provinsi ini kan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah, dan juga fungsi provinsi dalam rangka menjaga kualitas fiskal agar gap-nya jangan terlalu tinggi karena memang hitungan ini akan ada perubahan dalam pelaksanaan-pelaksanaan ke depan," lanjut Dedi.

Dia mengatakan sorotan lainnya berkenaan dengan resesi ekonomi dunia yang diprediksi terjadi pada 2023.

Menurut dia, Bapenda di daerah juga harus turut berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Untuk kami di Jawa Barat, saat ini pertumbuhan ekonomi 5,6, di atas rata-rata nasional. Kaitan dengan resesi dunia kota pastikan akan berkorelasi terhadap pendapatan daerah," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam APPDI bukan hanya berbicara soal Undang-undang HKPD saja, tetapi juga membicarakan isu-isu terkini yang memang menjadikan potensi pendataan yang bisa diciptakan bersama.

Selain itu masalah investasi daerah dan kemudahan, memang ujung-ujungnya pengelolaan pendapatan dan hal itu yang harus di implementasikan di lapangan.

"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam eksistensi APPDI sebagai motor penggerak pemungutan pajak dan retribusi agar mampu mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik, ini juga menjadi catatan saat rapat kerja di Kalimantan Tim," katanya.

Pengukuhan Pengurus APPDI periode 2022-2026, dilaksanakan pada akhir pekan lalu di Kalimantan Timur dan momen itu pun langsung dimanfaatkan untuk membuat sejumlah rumusan memaksimalkan pendapatan daerah.