Menhan Prabowo: Tak boleh lagi ada "mark up" anggaran alutsista

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertahanan, TNI dan industri pertahanan agar tidak boleh lagi ada penggelembungan anggaran alias "mark up" pengadaan alat utama sistem persenjataan. 

"Saudara-saudara sekalian mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI," kata dia, dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional "Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan" di Gedung Puri Ardhya Garini, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

Baca juga: 6 penerbang TNI AU dikirim ke Prancis latihan awaki pesawat tempur Rafale

Menurut dia, tidak boleh lagi ada praktek "mark up" gila-an karena "mark up" adalah mencuri uang rakyat. Termasuk, memanipulasi pengadaan suku cadang.

"Saya mohon semua kalangan. Apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara bangsa, rakyat dan anak buah," kata dia dalam tekanan suara yang keras, di hadapan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI AU.

Ia menegaskan, bila ditemukan ada oknum yang me-"mark up" maka orang itu pasti terus diburu.

"Kalau ada di jaman saya sebagai menhan, saya akan mengejar. Saya juga ingatkan semua industri pertahanan tugasmu adalah tugas vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, kan kita kejar sampai dimana. Ini peringatan dari saya tapi ini harapan yang saya ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," kata dia. 

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pepatah dari Kekaisaran Ottoman. "Tidak ada negara kuat tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa perekenomian yang baik yaitu kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia, tidak ada rakyat yang bahagia tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih".