Bandung (ANTARA) -
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Jawa Barat Tubagus Raditya Indrajaya, meminta kepada pekerja untuk meningkatkan kemampuannya, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ancaman resesi global.
"Makanya kita berharap dari pekerja harus bisa menaikkan kemampuannya, karena kita tidak bisa menghalangi sebuah perubahan zaman yang sangat cepat," kata Raditya Indrajaya, seusai acara Business Gathering dan Penandatanganan MoU dengan Financial Center Incorporated Sdn Bhd (Labuan IBFC Inc) Malaysia, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Penggunaan teknologi dalam operasional perusahaan, yang meminimalkan sentuhan langsung dari tangan manusia berdampak pada PHK pegawai di sebuah perusahaan.
"Sehingga tidak bisa dipungkiri dan kebetulan banyak yang bicara soal resesi 2023. Jadi ini sebagai landasan atau alasan kita, memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi disrupsi perubahan yang sangat besar," kata dia.
Kadin Jawa Barat, kata dia, juga mendorong pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk mengupgrade kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Bangladesh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif di negara tersebut.
"Karena Bangladesh berhasil menaikkan SDM nya dan dikirim ke luar negeri, seperti Abu Dhabi, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura. Itu banyak sekali menggunakan SDM dari Bangladesh. Jadi marilah kita mengupgrade diri kita dan kita bisa bicara kepemerintahan untuk menyalurkan kita," kata dia.
Sementara itu, pada acara penandatanaganan MoU dengan Labuan International Business and Financial Center Incorporated Sdn Bhd (Labuan IBFC Inc) Malaysia, Raditya Indrajaya mengatakan MoU ini untuk memasifkan perdagangan di antara Indonesia dan Malaysia.
"MoU tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan pengembangan pasar Labuan IPFC Inc di Indonesia, kemudian anggota Kadin Indonesia Provinsi Jabar dapat menggunakan rangkaian produk dan layanan Labuan IPFC," kata Tubagus Raditya Indrajaya.
Nota kesepakatan ini ditandatangani Pj Ketua dan CEO Labuan IBFC Inc, Datuk Iskandar Mohd Nuli, dan Ketua Kadin Indonesia Provinsi Jabar, Tubagus Raditya Indrajaya. Labuan IPFC ini adalah agen pemasaran Labuan International Business and Financial Center di Malaysia.
Raditya mengatakan, MoU dengan Labuan IBFC akan membantu Kadin mempromosikan pertukaran perdagangan dan pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Labuan IBFC.
Menurut Raditya, Kadin yang berisi para pelaku bisnis terutama UMKM akan bertanggung jawab untuk memastikan semua bisnis dan industri yang terkait dengan Indonesia dilakukan secara tertib dan teratur.
Sementara itu, Pj Ketua dan CEO Labuan IBFC Inc, Datuk Iskandar Mohd Nuli mengatakan MoU bukan hanya tentang kerja sama, tetapi mencakup usaha yang akan menghubungkan kedua negara.
"Kami bangga dapat bermitra dengan Kadin Jawa Barat karena kami berusaha untuk lebih menembus pasar Indonesia, khususnya Jawa Barat, yang berpenduduk 50 juta orang," kata dia.
"Untuk tujuan ini, kami yakin bahwa produk, layanan dan struktur Labuan IPFC, serta kerangka peraturan progresif dan sistem pajak yang disederhanakan, sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan audiens target kami, yang saat ini disaksikan oleh 300 perusahaan Indonesia (kebanyakan dalam perdagangan). Yurisdiksi,” lanjut Datuk Iskandar Mohd Nuli,
Iskandar mengatakan, hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia telah berkembang selama lebih dari 63 tahun dan terus kuat.
Oleh karena itu, ada komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk lebih memperkuat dan memperdalam hubungan yang ada di setiap level dan di semua sektor.
"Karena Indonesia sekarang adalah mitra dagang terbesar kesembilan Malaysia dan terbesar ketiga di antara negara-negara ASEAN, ini ditunjukkan oleh keterlibatan aktif antara kedua belah pihak karena pertukaran tingkat tinggi terus membentuk kerangka kerja untuk hubungan Malaysia-Indonesia," katanya.
Labuan IBFC sebagai pusat bisnis dan keuangan internasional Malaysia, saat ini mendukung lebih dari 880 perusahaan berlisensi dan lebih dari 17.000 perusahaan. Hal ini termasuk perusahaan di bidang perbankan, leasing, pasar modal, asuransi, reasuransi, manajemen risiko dan manajemen kekayaan.