Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mencegah peningkatan laju inflasi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok.
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen atau sebesar Rp7 miliar.
Sumber pendanaan kedua dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga akhir tahun 2022. Dari BTT diambil Rp10 miliar.
"Seluruhnya jadi Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
"Kami juga sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat untuk pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Bekasi siapkan Rp17 miliar cegah inflasi
