Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan sejumlah upaya strategis untuk mencegah kenaikan inflasi sepanjang 2023.
"Pertama ialah intensif melakukan pemantauan harga dan operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD. Pengawasan ini harus 'clear' soal informasi harga," kata Kepala Disperindag Jawa Barat Iendra Sofyan pada acara Pemaparan Program Kerja Disperindag Jawa Barat Tahun 2023, di Kota Bandung, Kamis.
Iendra mengatakan khusus untuk operasi pasar murah, pada 2022 pihaknya berbekal anggaran Rp15 miliar bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM), sementara pada 2023 dengan anggaran Rp10 miliar operasi pasar ditargetkan menyasar 118.000 RTM.
"OPM (operator pasar murah) diberikan khusus pada warga berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS)," kata dia.
Upaya strategis yang kedua, kata Iendra, ialah menyiapkan langkah agar sinergi dan kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antardaerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan. "Dan memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong," katanya.
Upaya strategis yang terakhir adalah mendirikan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Kabupaten Purwakarta. "Jadi PDP perannya sama seperti Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras," katanya.
Ia mengatakan Jawa Barat menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menurunkan inflasi pada 2023.
Pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (y-o-y), lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen (y-o-y) yang didorong oleh perayaan Hari Natal dan Tahun Baru
