Pemprov Jabar jadi percontohan integrasi data dengan DJP
Kamis, 21 Juli 2022 20:22 WIB
![Pemprov Jabar jadi percontohan integrasi data dengan DJP](https://cdn.antaranews.com/cache/800x533/2022/07/21/Screenshot_20220721-192817_WhatsApp-01.jpeg)
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik saat menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI berkaitan dengan Reformasi perpajakan nasional, di Jakarta. (ANTARA/Instagram Sri Mulyani)
"Kita kemudian juga mengikuti Internasional Tax Agreement untuk menghindari best erotion profit shifting. Itu semuanya kita lakukan untuk memperkuat APBN, setelah dua tahun terkena pandemi dan ini menimbulkan dampak yang besar," lanjutnya.
Pemenuhan penerimaan pajak di Indonesia masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan di banyak sektor, di antaranya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebutuhan memperbaiki TNI-Polri, birokrasi.
Selain itu, reformasi perpajakan dari sisi perbaikan kepatuhan internal dan membangun sistem IT (Information and Technology) di sisi perpajakan menjadi sangat penting untuk meminilmalisir "fraud".
"Ini semuanya akan membutuhkan dana. Kemarin menghadapi pandemi uangnya nggak datang dengan sendirinya, harus dikoleksi melalui pajak,” ujarnya.
Menkeu menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang terus mendukung dalam membangun perpajakan di Indonesia.
“Kita nggak mungkin terus membangun perpajakan di Indonesia yang baik tanpa dukungan dari para stakeholders. Jadi kami berterima kasih semuanya memberi kontribusi yang luar biasa penting bagi kami," katanya.