Pemprov Jabar jadi percontohan integrasi data dengan DJP

Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik saat menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI berkaitan dengan Reformasi perpajakan nasional, di Jakarta. (ANTARA/Instagram Sri Mulyani)

"Alhamdulillah kami menerima apresiasi dari bu Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas dukungan terbaik dalam Reformasi Perpajakan Nasional," kata dia.

Menurut dia kerja sama antara Bapenda Jawa Barat dalam Integrasi Data Kepemilikan Kendaraan dengan Data Pajak Penghasilan di Dirjen Pajak menjadi tolok ukur kontribusi reformasi perpajakan yang tengah dijalankan.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menilai negara yang merdeka harus memiliki landasan pajak yang baik, sehingga diperlukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk perubahan dari sisi legislasi dan undang-undang (UU).

Salah satu upaya pemerintah adalah pengintegrasian data melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Kita membuat Perppu menjadi Automatic Exchange of Information (AEOI). Pajak diberikan power untuk bisa mengakses informasi," kata dia.