Presiden Jokowi minta Otorita IKN matangkan perencanaan multisektor libatkan kementerian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih mematangkan perencanaan multisektor dalam pembangunan IKN dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar target pembangunan tercapai dengan baik.

"Tadi Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan yang disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat.

Bambang menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, guna membahas terkait pembangunan IKN.

Bambang menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang tergabung dalam tim transisi sejauh ini sudah bekerja, berkonsolidasi serta berkoordinasi, dengan harapan target-target pembangunan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

Proses pembangunan IKN saat ini, lanjutnya, sedang berfokus pada dimulainya sejumlah pengerjaan di lapangan mulai semester kedua tahun ini, khususnya menyangkut pematangan tanah, akses logistik, dan pembangunan beberapa jalur infrastruktur.

"Dengan harapan, nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan," tambahnya.

Dia menyebutkan terdapat kekhususan dalam pembangunan IKN, salah satunya keterlibatan jumlah pekerja yang cukup besar di lapangan. Pada 2023, dia memperkirakan pembangunan IKN melibatkan sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan. "Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan, waktunya sempit dan kami harus mencapai beberapa target. Tentunya, jumlah pekerja dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak," katanya.

Pembangunan IKN akan terus diarahkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup, termasuk interaksi masyarakat. Bambang menekankan ada sejumlah pola keterlibatan masyarakat sekitar secara langsung dalam pembangunan IKN.

"Pada prinsipnya, konversi dilakukan sesuai undang-undang, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan green atau hijau, berhubungan dengan keberlanjutan dari hutan-hutan yang ada di sana, benar-benar kami dapat wujudkan dengan baik. Kota yang green, smart, inklusif, dan juga sustainable ke depannya," ujarnya.