Presiden Jokowi: 8 dari 9 fraksi DPR setuju pemindahan IKN

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur sudah disetujui delapan fraksi di DPR RI.

"Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 secara "hybrid" di Jakarta Timur.

"Supaya kita juga tahu, masalah ibu kota baru, IKN. IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan pemindahan ini? Ini sudah dimulai, gagasan besarnya sejak tahun 1957 oleh Bung Karno, tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya," ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto juga ada rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, tetapi batal karena ada pergolakan pada 1997-1998.

"Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ," ungkap Presiden.

Namun pemindahan ibu kota, menurut Presiden Jokowi, tetap harus dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan menjadi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris.

"Pemerataan itu seperti apa sih? kok dinamakan pemerataan? Karena 58 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran uang ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau," ungkap Presiden.

Dengan sebagian besar roda perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa sehingga pasar pun menumpuk di Jawa.

"Sehingga marketnya semua ada di Jawa, orang ingin kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ," tegas Presiden.