“Keputusan ini pasti mempengaruhi pelayanan publik dan konstelasi DPRD. Untuk itu, saya menunggu seperti apa arahan dari Kemendagri, apalagi rentang waktu penjabat sampai ke pilkada serentak cukup panjang,” ujarnya.
Baca juga: Partai Gerindra Jabar incar kemenangan di Pemilu 2024
Menurut Bedi, yang membedakan antara penetapan penjabat kali ini dengan beberapa waktu sebelumnya yakni situasi karena memasuki tahun pemilu, kewenangan penjabat kepala daerah juga harus dikonfirmasi kembali, apakah sama dengan kepala daerah definitif atau tidak.
“Keinginan untuk menunjuk begitu banyak penjabat membuat publik berprasangka ada agenda politik tertentu. Kalau prasangka meluas, orang bisa mempertanyakan legitimasi hasil pemilu 2024,” kata dia.
Sementara itu, Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan yang harus diantisipasi dalam penunjukan penjabat adalah SDM-nya karena di Jabar, penjabat yang akan ditunjuk cukup banyak, untuk bupati dan wali kota ada 19 orang.
