20 daerah di Jabar bakal dijabat oleh penjabat kepala daerah

Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Prof Dr Ir H Eddy pada seminar bertajuk "Legitimasi dan Implikasi Penetapan 20 Pj Kepala Daerah di Jawa Barat" yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan di Bandung. ANTARA/HO-Humas Unpar.

“Saya mengapresiasi inisiatif FISIP Unpas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi dan penetapan Pj kepala daerah. Saya harap rakyat bisa menyalurkan aspirasinya melalui DPRD, karena selama ini penjabat kepala daerah hanya di-drop saja dari pusat,” katanya.

Pj gubernur nantinya bakal diajukan Kemendagri, kemudian dipilih oleh presiden. Sementara Pj bupati dan wali kota diajukan gubernur dan dipilih Kemendagri.

Dalam hal ini, penjabat memiliki terminologi yang berbeda dengan penjabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh). Pj mempunyai kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih.

Kendati punya kewenangan penuh, penunjukan penjabat untuk mengisi posisi kepala daerah tentunya rentan dengan unsur-unsur politis.

"Belum lagi, lantaran tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka legitimasi penjabat khususnya dalam mengambil kebijakan strategis akan dipertanyakan," kata dia.

Berita Terkait