Abetnego juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberlakukan PTM dengan kapasitas penuh agar mencegah terjadinya loss learning atau kehilangan kesempatan belajar karena metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah berjalan hampir dua tahun.
Baca juga: Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan di seluruh Depok
"Selama pandemi kondisi pendidikan di Indonesia bisa dikatakan tertinggal dibanding dengan negara-negara lain, ini yang harus kita kejar," sambungnya.
Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di masa pandemi, menurut dia, memberikan beban psikologis dan mengubah pola belajar peserta didik. Terlebih, keterampilan orang tua dalam mendampingi dan mengajar peserta didik tidak semua sesuai dengan standar pendidik.
Karena itu, KSP turut mendorong pemberlakuan PTM 100 persen dengan pengawasan ketat yakni melalui surveillance atau pengawasan terhadap warga sekolah melalui kerja sama dengan dinas pendidikan (Disdik), dan dinas kesehatan (Dinkes) setempat.
"Sehingga nanti jika ditemukan kasus baru bisa segera dimitigasi dan cepat diambil langkah pengendaliannya," ujar Abetnego.
Baca juga: Presiden minta kegiatan sekolah tatap muka diawasi ketat, ini alasannya