Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hingga saat ini meskipun harga gabah meningkat.
Hal itu karena jika pemerintah menaikkan HET, maka dikhawatirkan mendorong kenaikan harga beras yang lebih tinggi kepada konsumen, menurut Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono di Jakarta, Senin.
“Kalau menaikkan HET akan mendorong harga lebih tinggi lagi, menaikkan HET kan salah satu pilihan kebijakan yang sekarang ini belum diambil kebijakannya,” ujar dia.
Untuk mengatasi kelangkaan pasokan stok beras di ritel, Edy mengatakan pemerintah menugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk menyalurkan beras premium Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di ritel modern dengan harga sesuai HET.
“Itu solusi jangka pendek, dan ini penugasan terus berlangsung karena Bulog perlu waktu juga menyiapkan diri,” kata dia.
Edy memahami banyak peritel yang serba salah dengan kondisi harga beras saat ini. Peritel terkendala memasok beras karena harga dari produsen yang tinggi dan di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
“Jadi betul harga sudah mahal serba salah juga penjual. Kalau di jual sesuai HET mereka rugi, kalau di atas HET mereka takut,” ujar dia.
Menurut Edy, panen raya diperkirakan terjadi pada Maret 2024. Panen raya diharapkan dapat mendorong produksi sehingga akan menekan harga beras.
“Nanti kalau panen raya harga pasti turun. Turunnya berapa kita belum tahu, karena sangat tergantung kepada produksinya berapa,” ujarnya.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya meminta Pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyampaikan bahwa perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga