Bappeda Depok sebut pembangunan perlu libatkan 7 pihak

Depok (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan sosial seperti  kemiskinan perlu melibatkan tujuh pihak atau heptahelix pembangunan.

"Heptahelix yaitu dengan melibatkan akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat," kata Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana di Depok, Jumat.

Baca juga: Pembangunan Kota Depok harus bisa dirasakan oleh kaum disabilitas

Ia mengatakan untuk menyerap aspirasi maka dilakukan Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan yang digelar sebanyak empat kali, yang dikemas cukup rileks agar banyak usulan yang masuk untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023.

"Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Depok sudah dipayungi dengan Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 101 Tahun 2021. Yakni tentang Sinergitas Partisipatif Pembangunan. Wali Kota Depok Mohamamd Idris sangat mendukung proses pembangunan seperti ini, Kongko Pembangunan juga bagian dari Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan 2023 yang sebelumnya telah digelar," katanya.

Dadang menjelaskan, hasil dari Kongko Pembangunan nantinya akan memfokuskan program Pengentasan Kemiskinan di tahun 2023. Dengan mengidentifikasi potensi alternatif dari kebijakan yang ada.