Menag klarifikasi pernyataannya soal Kemenag hadiah negara untuk NU

Solo (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi pernyataannya soal Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bahwa ucapannya itu semata-mata untuk memantik semangat para santri dan pondok pesantren pada acara internal.

"Pertama, saya sampaikan di forum internal, intinya adalah memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren," ujar Yaqut di Solo, Senin.

Sebelumnya, pernyataan Yaqut tersebut mengundang berbagai reaksi di media sosial. Bahkan, PBNU tak sepakat dengan apa yang disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Banser itu.

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan milik semua orang dan Kementerian Agama adalah milik semua agama di Indonesia.

Yaqut mengatakan pernyataan itu hanya di forum internal yang seharusnya tidak menjadi masalah, sebab tujuannya hanya memberikan motivasi kepada para santri saja.

Bahkan, ia mengibaratkan pernyataannya seperti pasangan suami-istri yang mengatakan bahwa dunia milik berdua.

"Itu sama, kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan di malam hari, (mengatakan) dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma 'ngekos', salah enggak itu? Saya tanya salah enggak itu? Itu karena internal," kata dia.

Menag memastikan bahwa Kemenag tidak hanya untuk NU. Buktinya, kata Menag, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama.

"Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja. Bahkan, di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU," kata Menag.

Menurutnya, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar. "Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU," kata dia.

Baca juga: Menag dorong pesantren bisa beradaptasi serta berinovasi

Baca juga: Menag: Obat-obatan dan kosmetik wajib sertifikasi halal mulai 17 Oktober