KPU RI kunjungi LPSE Bekasi gali informasi layanan pengadaan

Bekasi (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengunjungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, Jawa Barat, bermaksud menggali informasi seputar pelayanan pengadaan di daerah itu.

Kunjungan KPU RI diterima langsung tiga pejabat Kepala Sub Bagian LPSE Kota Bekasi di Ruang Rapat Barang dan Jasa LPSE Kota Bekasi, Kamis (23/9).

Staf Fungsional Umum KPU RI I Nyoman Danan mengatakan tujuan kunjungan kerja ini untuk menggali informasi terkait aspek-aspek standar pelayanan khususnya di LPSE Kota Bekasi.

"Sekaligus strategi pemenuhan standar layanan LPSE serta kajian pembentukan sistem pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," katanya.

Nyoman menyebut saat ini kondisi LPSE KPU masih mengalami kendala dalam pengawasan makanya dibutuhkan lebih banyak diskusi dengan pihak yang sudah berpengalaman menjalankannya.

Staf Fungsional Umum KPU RI lain Dede Setiawan mengatakan pihaknya memutuskan mendatangi Kota Bekasi untuk belajar banyak hal dari LPSE terkait pelayanan publik dan pendampingan pengguna agar dapat diterapkan di KPU RI yang usianya masih terbilang baru.

LPSE.KPU RI, kata dia, menangani sekitar 548 kabupaten dan kota se-Indonesia. Pihaknya meminta saran dan pendapat guna memenuhi standar kelangkapan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

"Baik itu dalam menangani pengguna internal maupun pokja, dan tahapan verifikasi diharuskan untuk online, hubungan dengan pejabat pengadaan, kami meminta saran dalam menangani beberapa hal tersebut supaya ada yg bisa kami terapkan di LPSE KPU nanti," katanya.

Setelah pemaparan KPU RI, agenda kunjungan kerja ini dilanjutkan dengan penjelasan LPSE terkait 17 standar layanan LPSE dan sistem pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara real time yang ditindaklanjuti dengan pembahasan mendalam antara dua staf lembaga itu.

Baca juga: Pemkot Bekasi beri layanan KB gratis untuk peringati Hari Kontrasepsi

Baca juga: Pemkot Bekasi segel bangunan menara tak berizin

Baca juga: DPRD Jabar minta KPU daerah harus samakan persepsi terkait Pilpres 2024