Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Dinas Sosial Provinsi setempat segera melakukan kajian bersama atau kajian ulang terkait lebijakan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.
"Kami meminta Dinas Sosial Provinsi Jabar segera melakukan kajian bersama para mitra agar dapat menganalisa lebih jauh terkait efektivitas dari bantuan itu," kata Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu dihubungi di Bandung, Minggu.
Haru menuturkan Bansos COVID-19 Pemprov Jabar saat ini yang berupa sembako menuai banyak masukan agar lebih praktis, yaitu bansos dialihkan semua pada penyaluran uang tunai dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Jabar.
"Apakah memang diperlukan atau tidak, kalau memang diperlukan lagi ya Pemprov harus segera mengalokasikan dan mungkin bentuknya dalam bentuk uang tunai," kata dia.
Terkait masalah tersebut, kata Haru, pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan rapat kerja bersama PT Pos dan Bulog di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Haru menuturkan, perihal efektivitas penyaluran bantuan diharapkan harus lebih antisipatif, menimbang Pandemi COVID-19 masih belum tau kapan berakhirnya.
Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang merupakan jaring pengaman sosial yang harus tetap terjaga pertumbuhannya.
"Pemprov harus jaga-jaga makanya alokasinya harus efektif, efisien dan substantif pertama karena sebagai jaring pengaman sosial kalau pertumbuhannya masih negatif nanti akan banyak orang yang tidak mampu," kata dia.
"Aokasi anggaran berikutnya harus efektif yang mengungkit ekonomi nasional khususnya di Jawa Barat," kata politisi Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini.
Baca juga: Satgas: Mayoritas warga Jabar berharap uang tunai pada bansos 2021
Baca juga: Pemprov Jabar gandeng PT Pos dan tiga bank salurkan Bansos tahap IV
Baca juga: 1,9 juta lebih keluarga di Jawa Barat terima bansos tahap IV
