KESULTANAN KERATON KANOMAN KRITISI KEBIJAKAN PEMKOT CIREBON

Cirebon, 3/6 (ANTARA) - Kesultanan Keraton Kanoman bersama ribuan warga Cirebon berunjuk rasa di halaman Balai Kota Cirebon, Kamis, memprotes kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dibawah kepemimpinan Wali Kota Subardi dan wakilnya Sunaryo.

Pemkot Cirebon selama ini tidak mendukung keberadaan Keraton Kanoman yang merupakan cikal bakal berdirinya Cirebon serta terabaikannya sejumlah pelayan publik.

Unjuk rasa keluarga Keraton Kanoman tersebut dipimpin Sultan Kanoman ke-XII Sultan Raja Muhammad Emirudin yang menunggangi kereta kebesaran keraton Paksi Nagaliman dengan kawalan prajurit keraton diikuti ribuan warga Cirebon berjalan menuju balaikota sambil membacakan Shalawat.

Dalam orasinya, Emirudin berpendapat selama ini Pemerintah Kota Cirebon memposisikan Keraton Kanoman tidak lebih dari sekedar benda cagar budaya yang dipandang sebelah mata padahal peran Keraton Kanoman merupakan representasi dari rangkaian puncak kebudayaan dan peradaban yang telah mengilhami eksistensi masyarakat Cirebon.

"Kami merasa dieksploitasi karena keberadaan kami hanya dihargai saat para elit politik mencari dukungan masyarakat menjelang Pilkada," kata Emirudin.

Emirudin mengharapkan Pemerintah Kota Cirebon bersikap tegas dalam memutuskan kebijakan secara keseluruhan terhadap esksistensi Keraton Kanoman Cirebon baik dari sisi kesultanan, sultan maupun hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang RI tentang keberadaan benda cagar budayanya.

Mengingat kesehatan Sultan Kanoman XII yang tidak memungkinkan untuk banyak berbicara, kemudian orasi dilanjutkan oleh sejumlah pimpinan ormas yang mendukung aksi tersebut.

Aan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengatakan selama ini masyarakat selalu mengeluhkan terhadap kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Subardi yang dianggap tidak memahami manajemen birokrasi yang selalu berakhir menjadi friksi.

"Kami mencatat ada indikasi kecurangan dalam rumusan APBD, carut-marut terhadap pelayanan publik seperti PDAM, terminal dan rumah sakit, manipulasi perolehan pajak daerah, tata ruang kota yang semerawut dan janji-janji pilkada yang sengaja dilupakan," tegas Aan.

Namun aksi yang melibatkan ribuan warga tersebut tampaknya tidakmendapat perhatian dari Subardi maupun jajarannya. Warga yang tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung Negara kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon.

Di halaman Gedung Negara, massa kembali menyampaikan tuntutannya kepada pihak BKPP yang diwakili oleh Kabid Pemerintahan Haristanto.

Kali ini orasi disampaikan oleh salah seorang pengunjuk rasa Qorib Magelung Sakti.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, Haristanto menyatakan dukungan dan menegaskan Pemkot Cirebon untuk mengakomodir keinginan warga tersebut.

Bahkan Haristanto menegaskan agar Wali Kota Cirebon turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan jika ternyata diam saja, dia mengusulkan agar Wali Kota Subardi turun dari jabatannya.

"Saya juga sependapat dengan tuntutan saudara-saudara sekalian. Saya melihat kinerja pemerintahan sekarang tidak proporsional dan profesional sehingga jika tuntutan tersebut tidak diakomodir oleh pemerintah saya sangat menyesalkan dan mendukung jika Wali Kota Subardi dan wakilnya Sunaryo agar mundur dari jabatannya. Bahkan jika hal tersebut juga tidak mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, kalau perlu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan turut mundur," tegas Haristanto.

Bahkan bentuk dukungan Haristanto tersebut dia tunjukan dengan sungkem ke pangkuan Sultan Kanoman yang duduk di atas Paksi Nagaliman. Spontan hal tersebut mendapat sambutan dan tepuk tangan para pengunjuk rasa.

Setelah puas mendengar pernyataan Haristanto tersebut, keluarga Keraton Kanoman bersama ribuan warga Cirebon kemudian membubarkan diri kembali ke Keraton Kanoman. ***1***

M Taufik