Cibinong, Bogor (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat mencatat ada penambahan warga miskin di wilayahnya menjadi 9,26 persen sebagai efek dari pandemi COVID-19.
"Sesuai data BPS (Bada Pusat Statistik). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini 9,26 persen. Ada peningkatan," ungkap Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto di Cibinong, Bogor, Senin.
Angka kemiskinan tersebut anjlok drastis selama pandemi COVID-19, dari 7,14 menjadi 9,26 persen hingga Juni 2020.
Menurutnya, dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023.
Namun, bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi COVID-19 membuat Pemkab Bogor merevisi target.
"Ya harus realistis. Karena diprediksi juga pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021. Kita tidak bisa memaksakan target itu. Karena ini berpengaruh pada capaian kinerja kepala daerah nanti di akhir masa jabatan," kata Suryanto.
Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan yang berpengaruh pada struktur penganggaran di daerah, termasuk Pemkab Bogor.
"Artinya harus ada penyesuaian lagi. Nantinya revisi RPJMD ini menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pada 2022," tuturnya.
Namun, tahapan revisi RPJMD masih cukup panjang. Pasalnya, perlu kajian komprehensif dan ekspos di hadapan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga Bappeda belum menentukan besaran target yang ingin dicapai.
Baca juga: BPS perkirakan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor melonjak tahun ini
Baca juga: Pemkot Bogor berikhtiar pandemi COVID-19 tak tambah kemiskinan
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor minta pendataan penduduk miskin harus valid
