Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa mendapatkan kemudahan akses perbankan untuk mendukung modal kegiatan usahanya sehingga bisa lebih maju dan berkembang.
"Pemkab Garut bekerja sama dengan Bank Indonesia, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk bisa meningkatkan edukasi masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Ridzky Ridznurdhin saat acara diskusi literasi keuangan Ayo Ngobrol Uang dengan pelaku usaha dan jurnalis di Jalan Bank, Garut Kota, Kamis.
Kegiatan dengan tema "Menguatkan Warga Lewat Literasi Keuangan dan Pembiayaan Legal" itu, kata Ridzky, merupakan salah satu upaya yang bagus diselenggarakan untuk mensosialisasikan tentang akses keuangan bagi masyarakat luas.
Ia menyampaikan, setelah mendapatkan kemudahan akses keuangan itu tentunya harus didukung dengan kecerdasan masyarakat terutama pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkannya agar usahanya bisa lebih baik.
"Banyak yang sudah bisa akses layanan keuangan, tapi belum punya pemahaman yang cukup," katanya.
Ia memaparkan dalam kegiatan diskusi itu berdasarkan catatan sampai Mei 2025 bahwa jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Garut mencapai 18.607 dengan nilai akad Rp627 miliar, dan yang belum dilunasi sebesar Rp576 miliar.
Ia menyebutkan dari total 601 ribu pelaku UMKM di Garut, saat ini baru sebesar 23 persen atau sekitar 134.548 pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) artinya hanya sebanyak itu yang mendapatkan kesempatan akses pembiayaan dari perbankan untuk bantuan modal.
Sisanya yang tidak memiliki NIB, lanjut dia, tentu tidak bisa mendapatkan akses perbankan karena NIB sebagai prasyarat utamanya belum mereka miliki, untuk itu Pemkab Garut saat ini terus mendorong pelak UMKM agar memiliki NIB.
"Kalau tidak punya NIB, bank tidak akan memberikan pinjaman, ini yang terus kita dorong," katanya.
Diskusi literasi keuangan itu dihadiri akademisi yakni Dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Garut, Wufron menyampaikan, pentingnya literasi keuangan agar memiliki kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran agar tidak defisit.
Termasuk memberikan pendampingan bagi pelaku usaha, kata dia, merupakan langkah penting agar dana pinjaman dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan usaha, selanjutnya harus diedukasi pencatatan usaha, penyusunan rencana bisnis, dan monitoring secara berkala.
"Pendampingan itu perlu, tujuannya untuk memastikan dana agar digunakan untuk kegiatan usaha, mendorong peningkatan pendapatan dan 'cash flow', menghindari belanja konsumtif, dan memprioritaskan kebutuhan," katanya.
Salah seorang peserta pelaku UMKM produk abon ikan tongkol dari Garut, Ida Ridawati menyampaikan, saat ini sudah mendapatkan akses keuangan dan pendampingan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk pengembangan usahanya agar lebih maju dan menguntungkan.
"Kita tidak hanya mendapatkan modal, tapi juga harus tahu cara mengelola keuangan, kita juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah," katanya.
