Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk merancang infrastruktur air perpipaan di kawasan industri sebagai investasi dari pemerintah.
Pasalnya, kata dia dalam Paripurna Raperda Investasi di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis petang, banyak perusahaan menggunakan air bawah tanah tanpa izin dan tidak membayar pajak. Akhirnya perusahaan tersebut juga menjadi objek pemerasan rutin setiap bulan karena dianggap melanggar perda.
Akan tetapi, katanya, di sisi lain bila dihentikan mengambil air tanah maka pabrik itu juga berhenti beroperasi, sehingga perlu dicari solusi agar dilema bisa selesai.
"Caranya, pemerintah provinsi melalui Bappeda harus segera merancang daerah yang menjadi kawasan industri, dibangun infrastruktur jaringan air bersih dalam bentuk investasi pemerintah dan dikoneksikan dengan tiap PDAM kabupaten/kota," katanya.
Dengan dikoneksikan ke PDAM tiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, katanya, hal ini bakal menjadi jalan bagi pemerintah daerah mendorong pertumbuhan BUMD sekaligus menyelamatkan lingkungan.
"Karena apa? Karena angka pembayaran yang dilakukan industri jauh lebih baik dibandingkan rumah tangga dan angka layanan sosial lainnya," ujarnya.
Infrastruktur air bersih perpipaan yang memadai bagi industri, katanya, satu di antara tiga modal utama mendorong investasi bisa tumbuh dan berkembang di Jawa Barat.
Modal berikutnya dalam usaha mendorong investasi, kata Dedi, memastikan proses perizinan berjalan baik dan efektif.
Dia mencontohkan kasus di Indramayu terkait dengan pabrik sepatu yang selama dua tahun tidak mau buka hanya karena perizinan lingkungan hidup belum kelar.
Oleh karena itu, dia menjanjikan pengajuan izin yang masih menggantung tersebut selesai dalam satu bulan ke depan.
"Saya ambil langkah, pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap delapan ribu tenaga kerja. Kemudian di Cirebon seperti itu. Banyak perizinan yang menggantung bertahun-tahun. Hari ini saya janjikan, dalam satu bulan ini seluruh perizinan di Jawa Barat tuntas dan selesai," katanya.
Dia juga memberi pekerjaan rumah kepada Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik untuk terus memonitor proses pengajuan perizinan, di tingkat kabupaten/kota, dengan melihat data dan dokumen mana saja daerah yang terlambat dan mana yang mengalami hambatan.
Hal berikutnya, katanya, pemberantasan premanisme guna memberikan rasa aman bagi investor, yang hari ini menurutnya sudah mulai berkurang di Jabar berkat langkah taktis dari aparat penegak hukum.
Ia juga menyatakan hal yang cukup mengganggu, yakni pembangunan pabrik mobil listrik, BYD, di Kabupaten Subang yang terhambat, karena sekitar 20 hektare lahan belum dapat dibebaskan akibat menjadi tinggi harga jual diminta masyarakat.
"Karena rakyatnya hari ini meminta Rp3 juta per meter. Padahal dulu di situ Rp150 ribu, itu pun jarang yang beli. Ini problem kita," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya turut turun mencoba membantu supaya masyarakat tidak menjual dengan harga terlalu tinggi untuk mengakselerasi rencana investasi BYD.
"Apa peran gubernur? Peran gubernur bukan hanya mendorong bagaimana investasi berjalan melalui mekanisme administratif. Saya sampai turun, untuk mijitin orang yang jual agar mau jual dan ada beberapa yang sudah berhasil saya rayu, dengan harga yang itu pun tidak terlalu rendah harganya, Rp1,1 juta. Itu sudah paling murah. Ini yang terjadi di Jawa Barat hari ini," ucapnya.
Dedi mengungkapkan hal ini menunjukkan tidak mudah bagi kepala daerah untuk membenahi hal yang terjadi di wilayah luas dengan kabupaten/kota yang otonom sehingga perlu keluwesan menghadapinya secara pelan-pelan.
"Tidak mudah mengelola wilayah yang luas, mengelola kabupaten/kota yang sudah otonom. Diperlukan pendekatan seorang ayah pada anak-anaknya. Karena warga butuh pendekatan secara emosional," katanya.
