Ekonom Unpad: Pemerintah perlu gencar edukasi penyaluran kredit Program PEN

Bandung (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kurniawan Saefullah meminta pemerintah gencar melakukan edukasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempatkan di beberapa bank kepada masyarakat.

"Jika bentuknya penyaluran kredit bagus, apalagi bank punya sumber dana murah untuk ekspansi, bisa mendorong ekonomi pada akhirnya," kata Kurniawan Saefullah, di Bandung, Rabu.

Dana Program PEN tersebut berupa penyaluran kredit bukan hibah.

Menurut Kurniawan, saat ini masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih bingung dengan program tersebut dan sebagian UMKM masih menganggap program tersebut merupakan hibah, padahal berbentuk penyaluran kredit.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu secara intensif mengumpulkan stakeholder terkait terutama di daerah, untuk melakukan sosialisasi bersama Bank pembangunan Daerah (BPD).

"Jika mereka sudah dikumpulkan dan jelas peruntukannya, maka siap dikucurkan secara masif ke masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika edukasi sudah diberikan maka penyaluran kredit akan optimal sebab dana yang dikucurkan oleh pemerintah ke sejumlah bank cukup besar.

Dia mencontohkan edukasi pun tidak hanya sekadar sosialisasi saja, namun juga menyeluruh berupa juklak dan juknisnya.

Seperti halnya Bank BJB yang mendapat kucuran dana Program PEN sebesar Rp2,5 triliun dari pemerintah perlu kehati-hatian dan hal ini dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Saya yakin jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder maka bank penyalur seperti bank bjb bisa berkomitmen dalam realisasinya," katanya.

Bank BJB sendiri saat ini sedang fokus untuk menggairahkan UMKM di tengah pandemi COVID-19.

Selain menempatkan uang di Bank BJB,  kata dia, pemerintah juga menempatkan di bank lain seperti Bank Jatim Rp2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Sulutgo Rp1 triliun, BPD DIY Rp1 triliun, dan BPD Bali Rp700 miliar.

Sementara itu Ekonom SBM ITB Anggoro Budi Nugroho meminta pemerintah melakukan pemetaan secara spesifik penyaluran kredit dari Program PEN.

"Lakukan segmentasi kondisi usaha. Petakan ulang, mereka yang punya rekaman buruk satu hingga tiga tahun terakhir dalam pengembalian kredit macet dikecualikan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan UMKM yang omzet lancar dan Return on Asset (ROA) bersihnya di atas satu hingga dua.

"Keutamaan sejarah lancar kredit itu nomor satu, sekalipun aset dan omzet belum besar. Karena hal ini yang menentukan disiplin pasar perbankan," katanya.

Dia mengatakan berurusan dengan segmen UMKM harus siap dengan risiko trickle-down.

"Pemerintah pun sebaiknya berpikir konservatif siap dengan risiko terburuk PEN," katanya.

Baca juga: Ketersediaan vaksin COVID-19 kunci pemulihan ekonomi

Baca juga: Menkeu sebut delapan daerah usulkan pinjaman PEN termasuk Jawa Barat