Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sebanyak delapan daerah telah mengusulkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada pemerintah pusat per 13 Agustus 2020.
"Mereka menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pinjaman daerah yang berbunga sangat rendah atau nol persen," katanya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci kedelapan daerah itu adalah
Pertama, Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk peningkatan infrastruktur sebesar Rp4,46 triliun tahun ini dan Rp8,02 triliun untuk 2021 sehingga totalnya Rp12,48 triliun.
Kedua, Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk peningkatan infrastruktur sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun ini dan Rp2,09 triliun untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp4 triliun.
Ketiga, Provinsi Banten yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp802 miliar untuk tahun ini dan Rp3,31 triliun untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp4,12 triliun.
Keempat, Provinsi Gorontalo yang mengusulkan pinjaman pada 4 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp30 miliar untuk tahun ini dan Rp1,51 triliun untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp1,54 triliun.
Kelima, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengusulkan pinjaman pada 6 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,95 triliun untuk tahun ini dan Rp1 triliun untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp2,95 triliun.
Keenam, Provinsi Sulawesi Utara yang mengusulkan pinjaman pada 10 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,02 triliun.
Ketujuh adalah Kabupaten Probolinggo yang mengusulkan pinjaman pada 7 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp9,38 miliar untuk tahun ini dan Rp129,19 miliar untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp138,5 miliar.
Terakhir yakni Kota Bogor yang mengusulkan pinjaman pada 7 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp2,05 triliun untuk tahun ini.
Sri Mulyani menyatakan total keseluruhan pinjaman yang diajukan oleh delapan daerah tersebut adalah sebesar Rp12,24 triliun untuk 2020 dan Rp16,07 triliun untuk 2021.
"Untuk 2021 nanti akan dibahas dalam RAPBN 2021 sehingga total untuk pinjaman daerah dalam masa susah di mana PAD mereka mengalami penurunan yang sangat drastis saat ini mencapai Rp28,32 triliun," jelasnya.
Baca juga: Menkeu lantik 11 pimpinan tinggi pratama
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani tegaskan Uang HUT RI bukan untuk tambah likuiditas
