Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah menyerap 12.046 tenaga kerja hingga 31 Agustus 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol jaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.
Hingga 31 Agustus 2020, penyerapan program KOTAKU mencapai Rp305 miliar atau 71 persen dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.046 orang atau 92,8 persen.
Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih, dan akses sanitasi layak salah satunya dilaksanakan di kota/kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.
Di Provinsi Jabar, Program KOTAKU menyasar 12 kelurahan di Kota Bogor, lima kelurahan di Kabupaten Bogor, satu kelurahan di Kota Depok, dan lima kelurahan di Kota Bekasi.
Sementara untuk wilayah Banten meliputi 3 kelurahan di Kota Serang, 2 kelurahan di Kota Cilegon, dan 3 kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Total pelaksanaan KOTAKU di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Banten sebanyak 31 kelurahan dengan anggaran Rp31 miliar.
Diharapkan melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat COVID-19.
Potensi tenaga kerja terserap program KOTAKU di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten tahun 2020 sebanyak 1.054 orang dengan target upah tenaga kerja sebesar Rp7,75 miliar.
Selama periode 2015-2019, Program Kotaku di wilayah Bodebek dan Banten berhasil mengurangi kawasan kumuh perkotaan seluas 1,526.85 hektare dari total luas target 2,349.31 hektare. Sisa kawasan kumuh yang belum tertangani 822.46 Ha akan terus ditangani Kementerian PUPR untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Baca juga: PT SMF siap dorong dana PKBL untuk penataan kawasan kumuh di Bandung
Baca juga: 60 desa di Kabupaten Bekasi dinyatakan kumuh
Baca juga: Karawang akan mengatasi permasalahan kota kumuh
Baca juga: Penataan 30 kampung kumuh di Kabupaten Bekasi direalisasikan 2020
