Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut prosedur yang berbelit sebagai faktor yang membuat distribusi bantuan sosial pemerintah untuk warga terdampak pandemi COVID-19 terhambat.
"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, saat memimpin rapat mengenai penyederhanaan prosedur penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dari dana desa.
Padahal, ia melanjutkan, pemerintah ingin bantuan sosial bisa cepat sampai ke tangan warga yang menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Mensos akui data penerima bantuan sosial masih tumpang tindih
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos ini segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala," katanya.
Ia mengemukakan perlunya penyederhanaan prosedur untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak wabah dalam keadaan luar biasa seperti sekarang.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat se-simpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," katanya.
Baca juga: Presiden minta warga yang belum terdaftar penerima bansos untuk lapor
Presiden mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah bagaimana mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial.
"Oleh sebab itu keterbukaan sangat diperlukan," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi minta data penerima bantuan sosial dibuka cegah kecurigaan
Presiden tuding prosedur berbelit hambat distribusi bantuan sosial
Selasa, 19 Mei 2020 10:12 WIB