PCNU layangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok

Depok (ANTARA) - Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok, Jawa Barat melayangkan surat mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait dengan bentuk pengelolaan pemerintahan yang jauh dari rasa keadilan.

Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan LPBH NU yang diketuai Muhtar Said kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris tertanggal 28 April 2020.

"Ada tiga hal yang dievaluasi dari cara kerja Wali Kota Depok," kata Ketua LPBH NU Kota Depok Muhtar Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Baznas Depok salurkan dana bantuan ke warga prasejahtera Rp1,4 miliar

Pertama kata dia terkait dengan tidak berpihak dan tiada pembelaannya kepada pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedua, Wali Kota membiarkan atau tidak menindak oknum yang melakukan penyunatan pada bansos. Hal itu sangat melukai rasa kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19.

Ketiga, di tengah banyaknya warga terdampak ekonomi Idris justru menampilkan aksi melukai rasa keadilan dengan memberikan paket bantuan kepada para ASN Kota Depok.

"Dalam satu kesempatan pertemuan dengan sejumlah ormas Pak Wali, sengaja atau tidak, menyinggung rencana kesertaannya di Pilkada nanti," kata Said.

Baca juga: Pasien ODP dan PDP peroleh bantuan logistik dari Pemkot Depok

Meski Mosi Tidak Percaya tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kota Depok. Namun, dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Depok juga sebagai bentuk kepedulian luas kepada Pemkot Depok dalam penanganan COVID-19.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok Achmad Solechan mengatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Wali Kota Depok ini sudah berdasarkan kajian tim yakni soal isu penanganan COVID-19 yang dinilai tidak tepat sekaligus melukai rasa keadilan.

Hal serupa dengan kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Depok Jawa Barat beberapa waktu lalu yang melakukan evaluasi atas kondisi perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Depok.

"Mosi tidak percaya ini semata-mata kami lakukan karena kepedulian dan harapan agar penanganan COVID-19 di Depok ini menjadi lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Depok investigasi indikasi pemotongan bansos terdampak COVID-19

Pihaknya menyayangkan atas diamnya Pemkot Depok terhadap surat yang telah dilayangkan. Meski begitu, NU Depok tetap berharap akan perbaikan dan perubahan dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok, yaitu beberapa catatan bisa ditelaah dan selanjutnya Pemkot mampu berubah dalam pola pandang sekaligus mengambil kebijakan yang tepat.

"Kalau tidak ada tanggapan serius dari Pemkot Depok, Kita akan terus berikhtiar dan bergerak semampu dan sebisanya dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Kita sadar ini adalah musibah kemanusiaan yang perlu gerakan bersama-sama oleh semua komponen untuk mengatasinya. Gerakan kebersamaan dalam penanganan adalah kunci keberhasilan program," katanya.

Solechan menegaskan bahwa secara komunikasi PCNU Kota Depok dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris relatif berjalan baik meski tidak begitu dekat. Ia menyampaikan sempat menghadiri undangan Zoommeeting MUI Kota Depok yang dihadiri oleh Wali Kota Depok.

Hanya saja, mengenai kesan adanya ikatan identitas Idris dengan NU dikoreksinya. "Idris secara organisatoris dan ideologi tidak terkait dan tidak dekat dengan NU," jelasnya.