BKPM dan BEI kolaborasi integrasikan investasi riil dan pasar modal

Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi untuk mengintegrasikan investasi riil dan investasi portofolio di pasar modal dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan investasi nasional.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan melalui sinergi antara BKPM dengan BEI, diharapkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa dan memiliki rencana pengembangan, serta perluasan usaha, dapat difasilitasi secara maksimal oleh BKPM, baik dari sisi perizinan berusaha maupun fasilitas investasi.

“Dengan adanya kerja sama antara BKPM dengan BEI, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan memanfaatkan alternatif pendanaan melalui pasar modal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Bahlil saat penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dengan BEI di Main Hall BEI, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, BEI juga akan memberikan bimbingan bagi perusahaan yang terdaftar di BKPM untuk dapat segera melaksanakan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) dan akan bekerjasama dalam menyampaikan data, serta informasi perusahaan yang telah melakukan "outbound investment" kepada BKPM.

"Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kami harapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Selain itu, nota kesepahaman juga dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal," kata Direktur Utama BEI Inarno Djajadi.

Berdasarkan data perizinan terintegrasi secara elektronik atau OSS, sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 668.228 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdaftar, dengan rincian 642.309 perusahaan PMDN dan 25.919 perusahaan dalam rangka PMA.

Perusahaan yang terdaftar di BKPM tersebut memiliki prospek untuk lebih berkembang, namun terkendala ketersediaan pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah di dalam negeri, terutama bagi perusahaan PMDN dengan skala usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan rintisan (start-up).

Untuk meningkatkan skala usaha perusahaan tersebut, pembiayaan melalui pasar modal yang sahamnya dimiliki masyarakat, dapat menjadi alternatif.

Baca juga: Dampingi Presiden ke Abu Dhabi, Bahlil sebut investasi RI tak hanya dari China

Baca juga: Presiden minta peringkat kemudahan berbisnis minimal peringkat 50