Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dan menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.
Rosan didampingi oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Rosan merupakan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Merah Putih, yang telah menjabat sejak Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Agustus 2024.
Sebelumnya, Rosan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I dan juga ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.
Sebelum terjun ke pemerintahan, Rosan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu, sebagai Duta Besar ke-21 Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) dari 2021 hingga 2023.
Di dunia bisnis, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015-2020, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam sektor ekonomi Indonesia.
Lahir di Jakarta, 31 Desember 1968, Rosan menempuh pendidikan dan meraih gelar BA di bidang Administrasi Bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serika (AS) pada 1993, kemudian melanjutkan ke Antwerpen European University di Belgia dan memperoleh gelar MBA pada tahun 1996.
Pada 1997, ia mulai membangun usahanya sendiri di bidang penasihat keuangan bersama dua sahabatnya, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno dan Elvin Ramli, dengan perusahaan bernama PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia.
Berbagai posisi penting yang pernah dijabat oleh Rosan, di antaranya: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia (2015-2020); Ketua Satgas Omnibus Law (2019); Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin (2019); Chief de Mission (CDM) Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo (2020); Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2021-2023); Wakil Menteri BUMN (2024); Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran (2023-2024).
Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Rosan tercatat senilai Rp860,71 miliar per akhir 2023, serta Forbes menempatkannya di peringkat ke-87 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 450 juta dolar AS pada 2021.
Sebagai CEO Danantara, Rosan akan memimpin Badan Pelaksana yang nantinya akan juga dibentuk Komite Risiko dan Komite Investasi dan Portofolio.
Selain itu, Danantara di bawah kendalinya nanti akan terdapat Divisi Audit Internal, Sumber Daya Manusia (SDM), serta CEO Office.
Rosan akan memimpin badan yang diproyeksikan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan proyeksi dana awal untuk Danantara senilai 20 miliar dolar AS.
Adapun, dana yang dikelola itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan.
Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia, dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Astacita, yaitu visi besar membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Dalam menjalankan tugasnya, Rosan juga akan didampingi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diisi oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), dengan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
Jabatan Anggota Dewas juga akan diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sebagainya.
Selain itu, Danantara juga akan diisi oleh Dewan Penasihat dan Oversight & Accountability Committee.
Presiden Prabowo akan melibatkan penasihat skala global, yang bisa berasal dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China, India, dan sebagainya yang memiliki keahlian dalam bisnis, dan/atau berlatar belakang politik.
