Kesbangpol Jabar siap fasilitasi mahasiswa bertemu Gubernur

Bandung (ANTARA) - Kepala Bidang Kewaspadaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, Eti Kusmiati mengatakan pihaknya telah menyepakati untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Pertemuan tersebut direncanakan akan dilakukan pada Sabtu (28/9) sore di Gedung Sate di Bandung. Para mahasiswa tersebut ingin bertemu agar aspirasinya bisa disampaikan langsung oleh Gubernur ke Pemerintah Pusat.

"Rencananya mahasiswa minta (bertemu) sore, dari pukul 13.00 WIB mereka berhimpun di sini, nanti Gubernur sore menemui mereka di sini," kata Eti di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi menolak rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap bermasalah. Dalam aksinya, para mahasiswa juga menuntut untuk bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun diketahui saat ini Gubernur yang akrab disapa Emil itu sedang menghadiri acara Jambore Desa di Kabupaten Ciamis.

"Mahasiswa itu kan pengen ketemu Gubernur, kebetulan beliau besok baru pulangnya, jadi besok, insyaallah besok (bertemu)," kata Eti.

Setelah berkomunikasi, Eti menyampaikan bahwa Emil bersedia untuk bertemu dengan tujuan mendengar tuntutan para mahasiswa tersebut. Para mahasiswa juga meminta Eti untuk menandatangani surat kesepakatan tentang rencana pertemuan tersebut.

"Jadi oke lah saya tanda tangani saja, jadi saya juga setuju untuk mereka bisa menemui Gubernur, jadi gak ada masalah," katanya.

Dengan demikian, ia mengatakan akan segera berkoordinasi kepada aparat pengamanan serta ajudan protokoler agar pertemuan bisa berlangsung secara damai.

"Nanti akan dinego dulu (lokasi pertemuannya), apakah hanya perwakilan atau mau di sini (gerbang)," kata dia.

Setelah adanya kesepakatan tersebut, ratusan mahasiswa yang berkumpul di Gedung Sate akhirnya membubarkan diri pada sekira pukul 20.29 WIB.

Baca juga: Mahasiwa bantu polisi tenangkan massa anarkis

Baca juga: Pendompleng aksi mahasiswa bawa agenda inkonstitusional