Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), murni tanpa memasukkan dana pusat yang ditransfer ke daerah.
Di antaranya Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten (Kab) Ogan Komering Ilir, Kab. Pemalang, Kab. Bogor, Kab. Kutai Kartanagara, Kab. Bandung, dan Kab. Bangli.
"Hanya 20 persen provinsi yang mengalokasikan APBD untuk pendidikan. Tetapi itu termasuk transfer daerah. Ada 18 dari 34 provinsi yang mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan. Kemudian hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan tanpa transfer daerah atau murni dari pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam Raker dengan Komisi X, di Jakarta, Senin.
Mendikbud menjelaskan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Alokasi untuk transfer daerah juga mendapatkan porsi yang cukup besar, mencapai lebih dari 62 persen pada APBN tahun 2019.
"Tahun 2018 transfer daerah sebesar 279,4 triliun, tahun 2019 mencapai 308,38 triliun," kata Mendikbud.
Mendikbud menyampaikan bahwa sebagai salah satu kementerian yang mengelola anggaran pendidikan terbesar tahun anggaran 2018, daya serap Kemendikbud mencapai 97,10 persen.
"Dalam dua tahun terakhir realisasi anggaran Kemendikbud tertinggi dibandingkan 10 kementerian dan lembaga lain pemegang anggaran terbesar," ujar Mendikbud.
Dalam Raker dengan Komisi X ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan penambahan anggaran sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif rencana APBN tahun anggaran (RAPBN TA) 2020 sebesar Rp34,534 triliun.
Dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemendikbud mendatang, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud menyajikan basis data yang dapat digunakan untuk rujukan untuk target, sasaran, serta menyajikan ulasan mengenai kendala capaian program dan kegiatan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian menyampaikan pembicaraan pendahuluan mengenai adanya cadangan anggaran pendidikan dalam Bagian Anggaran Bantuan (BA BUN), serta menyampaikan rancangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN TA 2020.
Baca juga: Mendikbud: Sekolah rawan jual beli kursi sudah dipetakan
Baca juga: Mendikbud: Pemda benar-benar tegakkan aturan PPDB zonasi
Kabupaten Bogor dan Bandung termasuk tujuh pemda anggarkan dana pendidikan 20 persen
Senin, 24 Juni 2019 20:22 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tiga dari kiri) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019) (ANTARA News/Dewa Wiguna)
