KPU Garut tetapkan 158 lokasi kampanye terbuka

Garut (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah menetapkan 158 lokasi tersebar di 41 kecamatan untuk kegiatan kampanye terbuka yang dapat digunakan oleh para calon legislatif maupun tim sukses dari pasangan calon presiden melakukan kegiatan kampanye mulai 24 Maret sampai 13 April 2019.

"Ada 158 titik yang sudah kita tetapkan sebagai lokasi kampanye terbuka atau rapat umum," kata Komisioner KPU Garut Nuni Nurbayani kepada wartawan di Garut, Jumat.

Ia menuturkan, sesuai peraturan Pemilu, KPU Garut telah menetapkan lokasi yang layak dan tidak menyalahi aturan untuk kegiatan kampanye terbuka para caleg maupun kampanye untuk tim pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 maupun 02.

Batas waktu kampanye terbuka, kata dia, mulai pukul 09.00 sampai 18.00 WIB dan harus menghormati waktu kegiatan ibadah di lokasi diselenggarakannya kampanye terbuka.

"Jangan sampai melebihi jam yang sudah ditentukan, termasuk nanti 3 April tidak ada kampanye karena peringatan Isra Miraj," katanya.
 
Ia mengungkapkan, jadwal kampanye terbuka di Garut untuk pasangan calon presiden disesuaikan dengan jadwal partai koalisi di pusat yakni diawali dengan koalisi partai pendukung nomor urut 02 mulai 24-25 Maret.

Selanjutnya partai koalisi untuk pendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin melakukan kampanye terbuka selama dua hari dan seterunya bergantian.

"Selang dua hari waktu kampanyenya, Minggu sama Senin sekarang jadwalnya partai koalisi 02, setelah itu baru dari koalisi 01," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut Ipa Hafsiah menambahkan, tim pemenangan peserta pemilu harus menaati aturan setiap pelaksanaan kampanye, terutama izin kampanye harus disampaikan ke Bawaslu sehari sebelum dilaksanakan.

Ia menyampaikan, kegiatan kampanye harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak membawa anak kecil, melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan tidak kampanye tentang ujaran kebencian.

"Ujaran kebencian, persoalkan dasar negara, pelibatan PNS dan lain-lain itu tak boleh," katanya.