Jakarta (Antaranews Jabar) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan 10 calon nama yang memiliki peluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.
Sepuluh nama itu sudah dipelajari latar belakangnya, kemudian diminta untuk finalisasi oleh Komnas HAM.
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta Komnas HAM untuk mempelajari latar belakang dan rekam jejak ke-10 calon tersebut.
"Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif," ujarnya.
Menurut dia, Komnas HAM bisa melakukan screening terhadap 10 calon nama KSAD dengan data, kewenangan, dan laporan yang dimiliki. Dengan demikian, nama yang terpilih nanti adalah seorang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Calon KSAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM, kata Al Araf.
Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM:
1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984
2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985
3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986
4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987
5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987
6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987
7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986
8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986
9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986
10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988
Al Araf menjelaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.
