DKP3 Kota Cirebon membantu nelayan penuhi kebutuhan BBM

Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, membantu nelayan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKP3 Kota Cirebon Yudi Lukmana Hakim di Cirebon, Rabu, mengatakan meskipun penyediaan BBM nonsubsidi bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya tetap berupaya memberikan solusi bagi nelayan.

Ia menyebutkan DKP3 telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendatangkan BBM nonsubsidi, melalui SPBN Kejawanan guna mendukung aktivitas melaut nelayan.

"Tadi malam kita sudah mendatangkan Pertamina Dex melalui SPBN Kejawanan sebanyak delapan kiloliter," katanya.

Yudi menuturkan pihaknya berharap pasokan tambahan dapat segera masuk dalam waktu dekat, agar kebutuhan nelayan terhadap BBM nonsubsidi dapat terpenuhi secara bertahap.

Menurut dia, kebutuhan BBM untuk satu kapal nelayan dengan tiga kali melaut berkisar 20-24 kiloliter bagi kapal di bawah 30 gross tonnage (GT), sedangkan kapal di atas 30 GT membutuhkan sekitar 32 kiloliter.

Ia menjelaskan pemenuhan kebutuhan BBM tidak hanya bergantung pada Pertamina, tetapi juga melibatkan pihak swasta selama pasokan tersedia.

Namun demikian, kata dia, keterbatasan stok dari swasta akibat kondisi harga minyak yang meningkat membuat distribusi BBM nonsubsidi mengalami kendala.

Yudi mengatakan untuk BBM bersubsidi, penyalurannya harus menyesuaikan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pertamina.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan kuota BBM subsidi di Kota Cirebon sekitar 2.700 kiloliter per tahun dan harus dibagi secara merata agar seluruh nelayan tetap mendapatkan jatah.

"Kalau diberikan dalam jumlah besar ke satu kapal, nanti nelayan lain tidak kebagian. Jadi, kita atur supaya merata," ujarnya.

DKP3 juga terus mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat melalui koordinasi rutin dan pengiriman surat secara berkala.

Selain itu, kata dia, proses rekomendasi penyaluran BBM subsidi kini telah dilakukan secara daring melalui aplikasi, sehingga lebih transparan dan terkontrol.

Sedangkan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan nelayan masih membutuhkan tambahan pasokan BBM agar dapat beroperasi secara optimal.

Ia menyebutkan sekitar 100 kapal nelayan tidak dapat melaut selama hampir satu bulan akibat kekurangan pasokan BBM, terutama untuk kapal di atas 30 GT.

"Kami berharap pemerintah dapat menambah kuota BBM, minimal menjadi 20 kiloliter per kapal, agar nelayan dapat kembali beroperasi tanpa kendala," katanya.