DPRD Jabar desak Walkot Farhan 'sat set' benahi kisruh Bandung Zoo

Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung M Farhan untuk segera mengambil langkah cepat atau "sat set" dalam menuntaskan kekisruhan tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) menyusul kematian dua anak harimau di sana.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa kunci penyelesaian masalah berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, terutama menjelang berakhirnya nota kesepahaman (MOU) antara Kementerian Kehutanan dengan lembaga konservasi yang menaungi Bandung Zoo pada 6 Mei 2026 mendatang.

"Wali Kota Bandung, Pak Farhan segera harus sat set jangan sampai berlarut-larut, karena yang tidak sat set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung, satwanya apalagi. Jadi harus sat set nih Pak Farhan. Sebenarnya simpel karena kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU," ujar Ono usai rapat bersama BKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

Ono menekankan bahwa bulan April ini menjadi momentum krusial bagi Pemkot Bandung, dengan dukungan Pemprov Jabar dan Kementerian Kehutanan, untuk menentukan nasib satwa di Bandung Zoo.

Opsi yang disiapkan mencakup tetap mempertahankan satwa di lokasi saat ini atau memindahkan jenis satwa terlindungi tertentu ke lembaga konservasi lain di sekitar Jawa Barat.

Selain nasib satwa, Ono menyoroti kejelasan status para karyawan yang berdampak langsung pada kualitas perawatan hewan.

Ia mendesak Pemkot Bandung segera meresmikan status kepegawaian para petugas kebun binatang yang kabarnya akan diangkat sebagai tenaga harian.

"Dua hal ini kan harus menyatu, yang ngurus satwa ini kan orang, pegawai. Pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas, gajinya tidak jelas, pasti akan berpengaruh. Maka tanggung jawab Pemkot untuk segera menyelesaikan masalah kepegawaian," ujarnya.

Ono juga mengungkapkan kendala koordinasi dengan BKSDA selama ini dipicu oleh kekosongan kepemimpinan di internal pengelola Bandung Zoo.

Pihaknya kini menunggu keputusan Wali Kota Bandung untuk menunjuk pimpinan yang akan mengomandoi operasional dan koordinasi di lapangan.

Terkait pencabutan izin Lembaga Konservasi (LK) dari yayasan pengelola sebelumnya, Ono mengingatkan agar Pemkot Bandung tidak saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, publik perlu mendapatkan informasi utuh mengenai komitmen Pemkot dalam mengelola aset dan sumber daya manusia di kebun binatang tersebut.

"Makanya tadi kementerian jangan disalahkan, salahkan juga Pemkot. Kita tunggu keputusan Wali Kota untuk menentukan pimpinan di sana agar koordinasi berjalan baik," tutur Ono.