DPRD Jabar Soroti Aplikasi Sekolah Maung yang Terburu-buru

Bandung (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti kesiapan sistem aplikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) program Sekolah Maung yang dinilai dirancang terburu-buru sehingga memicu rentetan gangguan teknis di lapangan selama proses pendaftaran.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengungkapkan bahwa kendala pada situs resmi SPMB Sekolah Maung 2026 tersebut harus menjadi bahan evaluasi total bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

"Karena mungkin ini baru, aplikasinya dirancang terburu-buru sehingga tadi dari panitia disampaikan kalau aplikasinya, ada beberapa kendala yang memang ini bisa mengganggu proses yang berjalan," kata Zaini dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Meski diterpa gangguan sistem sejak SPMB Sekolah Maung dibuka hingga hari terakhir pada Jumat (25/5), Zaini menilai situasi tahun ini relatif lebih baik dibanding tahun lalu yang sempat mengalami kelumpuhan total pada peladen (server) akibat lonjakan pengakses.

"Tentunya kalau kita mengurai tahun lalu juga, itu server mati ya. Dulu satu hari setengah itu pernah mati. Nah ini kan tidak mati, tapi aplikasinya (gangguan)," ucapnya.

Guna mengawal akuntabilitas program Sekolah Maung, Komisi V DPRD Jabar menjadwalkan pemanggilan terhadap jajaran Disdik Jabar untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan hingga pengumuman resmi pada 8 Juni 2026.

Langkah ini diambil agar proses penerimaan tidak memicu polemik baru di tengah masyarakat.

"Tentu kita nanti akan memanggil Disdik untuk kurun waktu sampai pengumuman, tanggal 8 Juni. Kita ingin menyaksikan juga secara langsung yang terjadi di lapangan," kata Zaini.

Lebih lanjut, Zaini mengingatkan adanya tantangan besar dalam implementasi program Sekolah Maung di 27 kabupaten/kota di Jabar, terutama terkait syarat standar IQ minimal 130.

Standar tinggi tersebut dinilai lebih mudah dipenuhi oleh sekolah unggulan di pusat kota seperti SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung yang secara kultur telah terbiasa memayungi siswa berprestasi.

Namun, ia mengkhawatirkan disparitas kesiapan infrastruktur dan kultur birokrasi di daerah lain yang belum tentu sama, sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis di tingkat pelaksana akibat kebijakan yang dipaksakan.

"Kami memahami betul, misalnya kultur birokrasi yang ada, mau tidak mau ketika gubernur menginginkan, ya ASN pasti bakal mengikuti, lepas apapun kondisinya, sehingga terjemahannya kadang-kadang menjadi tidak pas di tingkatan level bawah di pelaksanaannya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 3 Bandung Solihin membenarkan bahwa hambatan utama selama masa pendaftaran berada pada aspek operasional aplikasi, seperti akses yang lambat hingga berkas digital yang tidak dapat dibuka saat proses verifikasi.

"Kalau kendala lebih pada ke teknis ya, mungkin ke aplikasi yang memang sering ada kendala," kata Solihin.

Di luar kendala sistem, Solihin mengungkapkan animo pendaftar ke SMAN 3 Bandung menembus angka di atas 1.000 siswa, dengan mayoritas didominasi oleh jalur prestasi rapor yang mencapai 750 hingga 800 pendaftar.

"Secara umum ini udah di atas 1.000 ya, di atas 1.000 pendaftar dengan mayoritas pendaftar paling banyak ada di jalur prestasi rapor. Itu hampir 800, 750 lebih," ucap Solihin.

Adapun untuk jalur prestasi non-akademik, cabang olahraga menjadi kategori paling dominan di samping bidang keagamaan (tahfidz) dan kepemimpinan. Untuk program Sekolah Maung ini, sertifikat kejuaraan yang diakui minimal berada di tingkat provinsi hingga internasional.

Solihin menambahkan, kuota yang tersedia di SMAN 3 Bandung tahun ini adalah 320 siswa yang akan dibagi ke dalam 10 kelas. Penentuan kelulusan mutlak menggunakan sistem pemeringkatan nilai secara terbuka berdasarkan kuota jalur masing-masing.

"Kita urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, berarti kalau di atas 160 ya berarti tidak terseleksi," ucap Solihin menambahkan.