Bandung (ANTARA) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak realisasi pembangunan jembatan layang (flyover) di persimpangan Samsat Kiaracondong, Kota Bandung, untuk menyudahi kemacetan akut akibat siklus lampu lalu lintas yang mencapai 12 menit.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan dalam keterangan di Bandung, Minggu, menyatakan bahwa pembangunan struktur layang di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie tersebut merupakan solusi permanen yang tidak bisa lagi ditunda karena beban kepadatan kendaraan di titik tersebut sudah melampaui batas kewajaran.
Kawasan krusial ini sempat viral di media sosial dan mendapat sindiran publik dengan sebutan "Lampu Merah Perenggut Masa Muda" akibat lamanya waktu tunggu yang mencapai 720 detik.
"Bahkan ada yang bilang sampai bisa bikin mie di situ," ujar Tedy.
Tedy menjelaskan, opsi pembangunan flyover merupakan langkah paling rasional guna memecah pertemuan arus kendaraan di persimpangan utama tersebut.
Kendati rencana ini sempat mengemuka beberapa tahun lalu dan kemudian meredup, DPRD Jabar berkomitmen penuh untuk menghidupkan kembali pembahasan proyek strategis tersebut.
"Kami akan dorong lagi, pembahasan sekarang. Sehingga mudah-mudahan bisa masuk prioritas pada tahun anggaran 2027 nanti," kata Tedy memaparkan target penganggaran.
Berdasarkan komunikasi terdini dengan pemerintah pusat, lini linier respons yang diterima sebenarnya positif. Namun, eksekusi fisik di lapangan masih terbentur persoalan klasik, yakni skema pembebasan lahan yang memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Jabar meminta adanya langkah konkret dari para pemangku kebijakan untuk membuka kembali ruang komunikasi lintas sektoral agar proyek ini tidak kembali mandeg sebagai wacana di atas kertas.
Tedy menegaskan, realisasi infrastruktur ini murni merupakan tuntutan mendesak dari masyarakat yang produktivitasnya terhambat setiap hari akibat terjebak kemacetan panjang di kawasan timur Kota Bandung tersebut.
"Jadi kami mendorong Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) dan Pak Farhan (Wali Kota Bandung) untuk mendiskusikan kembali. Kalaupun memang enggak mampu untuk pengadaan lahannya, ya disampaikan ke pemerintah pusat," ujar Tedy menambahkan.
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
