Bandung (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengaku was-was dan gelisah di tengah tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi yang menyentuh angka 95,5 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI).
Buky menilai capaian tersebut menyimpan ironi sosial yang mendalam karena belum berbanding lurus dengan penyelesaian akar masalah struktural, yakni angka kemiskinan yang masih bertengger di 6,78 persen serta angka pengangguran sebesar 6,66 persen atau setara 1,77 juta jiwa yang memicu lonjakan kriminalitas.
"Angkanya sangat takjub (menakjubkan). Ada tapinya. Ketika melihat angka kemiskinan dan angka pengangguran yang 6,7 persen saya kok was-was. Saya gelisah," ujar Buky dalam keterangan di Kota Bandung, Minggu.
Menurut Buky, tekanan ekonomi akibat kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja berdampak langsung pada stabilitas sosial. Hal ini menjadi faktor dominan yang mengikis moralitas masyarakat hingga melahirkan berbagai tindakan kriminal yang belakangan marak terjadi, seperti pembegalan hingga kekerasan seksual.
Ia mengutip perspektif dalam Islam yang menyebut kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran, merujuk pada fenomena kriminalitas saat ini yang kian mengkhawatirkan.
"Begitu enteng. Enggak pakai perasaan," ucap dia.
Sejalan dengan hal itu, Buky mengkritisi pola penanganan kejahatan oleh pemerintah yang selama ini dinilai keliru karena terlalu bertumpu pada pendekatan keamanan semata, bukan menyasar pada akar persoalannya.
Meningkatkan intensitas pengawasan, patroli, maupun penambahan aparat keamanan dinilai tidak akan pernah cukup meredam angka kejahatan apabila urusan perut dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat bawah tetap dibiarkan tanpa solusi nyata.
"Yang ditingkatkan adalah keamanan. Padahal menurut saya, hasil pendidikan psikologi, (kejahatan) itu esensi dari kemiskinan," kata Buky menegaskan.
Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat mendesak jajaran eksekutif untuk mengimbangi kebijakan keamanan dengan intervensi sosial yang jauh lebih kuat.
Penanggulangan kemiskinan secara masif, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan pendidikan sosial dinilai harus menjadi fondasi utama demi menekan angka kejahatan secara berkelanjutan di Jawa Barat.
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
