Kuningan (ANTARA) - Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyebutkan kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menunjukkan perbaikan dalam satu tahun terakhir meski dihadapkan pada tantangan fiskal.
“Pada awal masa jabatan, kami menghadapi pengurangan dana transfer ke daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal,” kata Dian dalam keterangannya di Kuningan, Minggu.
Ia mengatakan berbagai indikator ekonomi makro dan tata kelola pemerintahan mulai menunjukkan tren positif, setelah pemerintah daerah melakukan penataan fondasi pembangunan sejak Februari 2025.
Pemerintah daerah, kata dia, telah menerapkan rasionalisasi anggaran dan efisiensi belanja perangkat daerah agar penggunaan anggaran lebih terarah pada program prioritas masyarakat.
Ia menyampaikan kewajiban tunda bayar sebesar Rp96,7 miliar berhasil diselesaikan pada September 2025, atau lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.
“Pada tahun anggaran pada periode 2025, ditutup tanpa tunda bayar maupun gagal bayar,” katanya.
Stabilitas fiskal tersebut, lanjut dia, berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya yakni alokasi Rp53 miliar untuk perbaikan 153 ruas jalan di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.
Dian menuturkan pada bidang ekonomi, angka kemiskinan tercatat turun menjadi 10,74 persen atau sekitar 12.160 warga keluar dari garis kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,59 persen.
“Pertumbuhan ekonomi juga tercatat mencapai 9,11 persen pada triwulan III 2025, sehingga menempatkan Kuningan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan tinggi di Jawa Barat pada periode tersebut,” katanya.
Ia menilai capaian tersebut menjadi indikasi bahwa arah kebijakan pembangunan mulai berjalan sesuai perencanaan dengan fokus pada penguatan sektor riil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, serta investasi daerah.
Selain itu, Dian menyebutkan transformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Sepanjang 2025, kata dia, pemerintah daerah juga meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi dan nasional di berbagai sektor, antara lain tata kelola fiskal, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, serta pengendalian inflasi.
Meski demikian, Dian menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan membuka ruang kritik serta saran dari masyarakat guna memperkuat kualitas pembangunan ke depan.
“Berdasarkan survei Jamparing Research, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan mencapai 88,84 persen,” tuturnya.
