Pemkab Kuningan menerapkan teknologi drone untuk kendalikan OPT padi

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mulai menerapkan teknologi drone untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) padi melalui program gerakan pengendalian (gerdal) di sejumlah wilayah sentra produksi beras di daerah tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan penggunaan drone, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyemprotan pada lahan terdampak serangan OPT.

“Drone membuat penyemprotan lebih cepat dan merata, terutama untuk hamparan sawah luas yang perlu penanganan segera,” katanya saat dikonfirmasi di Kuningan, Rabu.

Ia menyampaikan penerapan teknologi itu dilakukan Brigade Proteksi Tanaman Diskatan saat melaksanakan program Gerdal OPT padi di Desa Windujanten, Kuningan.

Ia menyebutkan kegiatan di Windujanten menyasar serangan Bacterial Leaf Blight (BLB) atau kresek, pada areal seluas 10 hektare milik Kelompok Tani Sri Dewi 3.

Menurut dia, teknologi drone dapat memberikan keuntungan dari sisi biaya operasional dibandingkan metode penyemprotan manual.

Wahyu mengatakan biaya penyemprotan menggunakan drone sekitar Rp250 ribu per hektare, sedangkan cara manual dapat mencapai Rp350 ribu hingga Rp700 ribu per hektare, tergantung kondisi lahan dan kebutuhan tenaga kerja.

“Pemanfaatan drone menjadi solusi tepat, terutama untuk hamparan sawah yang luas dan kondisi serangan OPT yang harus ditangani segera,” katanya.

Ia mengatakan tak hanya di desa tersebut, petugas pun telah melaksanakan empat kegiatan Gerdal OPT padi lain secara paralel di beberapa kecamatan.

Kegiatan tersebut, kata Wahyu, meliputi pengendalian wereng batang cokelat seluas 10 hektare di Desa Bangunjaya, serta pengendalian hama tikus seluas 10 hektare di Desa Cikubangmulya.

“Selanjutnya pengendalian BLB dilakukan di Desa Babakanmulya seluas 5 hektare, serta BLB seluas 10 hektare di Desa Bungurberes,” katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pengendalian OPT tetap harus mengacu pada prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui pengamatan rutin dan rekomendasi teknis di lapangan.

Penggunaan pestisida, kata dia, harus bijak dan sesuai anjuran agar tidak menimbulkan resistensi serta tetap menjaga ekosistem pertanian.

Selain penyemprotan, pihaknya rutin melakukan dialog dengan petani untuk memperkuat pemahaman tentang pola pengendalian berbasis PHT.

“Kami memastikan pemantauan lanjutan setelah program ini, dilakukan oleh petugas POPT untuk mengevaluasi hasil pengendalian dan mencegah serangan berulang guna menjaga produktivitas padi daerah,” tuturnya.