Tasikmalaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai membahas upaya pemanfaatan kawasan Cilembang aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk menjadi destinasi wisata kunjungan sebagai pusat berbagai kegiatan yang dapat menarik banyak orang mau berkunjung ke tempat itu.
"Tadi sudah membicarakan juga sedang dikaji oleh kabupaten untuk membangun Cilembang supaya menjadi tempat yang representatif untuk wisata kunjungan," kata Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra kepada wartawan di Tasikmalaya, Selasa,
Ia menuturkan, kawasan Cilembang bekas terminal yang berada di wilayah administrasi Pemkot Tasikmalaya saat ini asetnya masih milik Pemkab Tasikmalaya yang keberadaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dijadikan tempat untuk berbagai kegiatan.
Kota Tasikmalaya, kata dia, merupakan daerah yang tidak banyak destinasi wisata, sehingga perlu ada pengembangan untuk membuat kegiatan yang bisa menarik banyak orang untuk datang ke Tasikmalaya.
Ia menambahkan rencana pemanfaatan Cilembang itu sudah dibicarakan dengan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dengan harapan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Jadi, ada 'event', dan segala macam, tapi sedang dihitung untung-untungnya oleh kabupaten," katanya.
Selain pemanfaatan Cilembang, kata dia, sejumlah tempat yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata juga sudah dilakukan seperti kawasan hutan Urug dengan Perhutani.
"Kita juga lagi ngincar, tapi butuh proses waktu panjang kerja sama dengan Perhutani untuk di Urug, supaya ada tahura, taman hutan rakyat," katanya.
Tempat lainnya, lanjut dia, area di daerah Padayungan Jalan HZ Mustofa sedang diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk bisa dijadikan tempat kegiatan kesenian dan apa saja yang memiliki daya tarik masyarakat.
"Supaya itu juga dibuat semacam apalah sebagai sarana pusat budaya atau apa, kita bisa di situ untuk kegiatan seni atau apa, tapi kita baru sempat mengusulkan karena bukan milik kita, tapi milik dari provinsi," katanya.
