Bandung (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan tingkat ketercapaian keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Jawa Barat, telah mencapai 82 persen.
Dadan mengungkap secara nasional, program MBG atau Makan Bergizi Gratis, telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.746 SPPG hingga saat ini.
"Khusus Jawa Barat, hingga saat ini telah berdiri 4.144 SPPG dari target 5.000 unit atau mencapai 82 persen, yang tertinggi secara nasional dari sisi jumlah," kata Dadan selepas Rakor MBG di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Ia memperkirakan perputaran dana MBG di Jawa Barat dapat mencapai sekitar Rp54 triliun per tahun, dengan komposisi 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
"Ini uang untuk menggerakkan produksi pangan rakyat," ucapnya.
Dadan menjabarkan kebutuhan riil per SPPG mulai dari beras, telur, ayam, ikan, hingga susu yang secara langsung membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.
Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja di Jawa Barat, atau rata-rata 47 orang per satuan pelayanan.
Dalam aspek keamanan pangan, Dadan mengapresiasi kinerja Pemda Jawa Barat yang berhasil menurunkan signifikan kejadian keracunan. Dari 21 kasus pada September dan 20 kasus Oktober, turun menjadi 6 kasus pada November, dan hanya satu kasus hingga pertengahan Desember.
"Penggunaan air bersertifikat serta percepatan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) berkontribusi besar terhadap perbaikan layanan," kata Dadan yang tak menyinggung jumlah korban tiap kasusnya.
Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Dadan, lalu Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPOM, Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Rakor ini sendiri, menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekedar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.
"Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci," ujar Zulkifli di Gedung Sate.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN ungkap target SPPG Jabar telah tercapai 82 persen
