Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah segera melakukan pemetaan ulang ketersediaan dan alur pasokan sebagai langkah antisipatif, agar harga harga kebutuhan pokok terkendali termasuk di akhir tahun 2025 ini dengan natal dan tahun baru.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Saeful Bachri di Bandung, Rabu, mengatakan, tanpa langkah antisipatif yang cepat dari pemerintah provinsi maupun daerah, kejadian "perang stok" antara kebutuhan reguler masyarakat dan program pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), akan terus mengerek harga di tingkat pedagang yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat.
"Menjelang akhir tahun, harga di tingkat pedagang naik semua. Saya berharap pemerintah bisa mengantisipasi situasi seperti ini seperti memisahkan jalur distribusi yang buat reguler dan program pemerintah," kata Saeful.
Saeful menilai, fenomena kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan ada indikasi "perebutan stok" antara kebutuhan masyarakat umum dengan suplai untuk program MBG.
Menurut dia, fluktuasi harga jelang hari besar keagamaan memang merupakan siklus tahunan, namun kali ini kondisinya agak berbeda dan lebih berat oleh masuknya program pemerintah berskala besar ke pasar-pasar daerah secara bersamaan.
"Ini membuat situasi menjadi luar biasa dan agak sulit diprediksi, sehingga kurang terantisipasi. Akibatnya, kebutuhan MBG ikut menyasar pasar-pasar umum yang biasanya menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari," ujar Saeful.
Dia menilai kondisi ini menciptakan tekanan ganda pada rantai pasok pangan di Jawa Barat. Di satu sisi permintaan rumah tangga meningkat jelang libur akhir tahun, di sisi lain dapur-dapur umum program MBG menyerap komoditas dalam jumlah masif.
Ia mencontohkan komoditas telur yang harganya kini kembali melonjak setelah sempat stabil di kisaran Rp28.000 hingga Rp33.000 per kilogram dalam tiga bulan terakhir. Selain itu, harga cabai dilaporkan telah menembus angka psikologis Rp70.000 per kilogram.
"Pak Sekda juga bilang jumlah anggaran MBG mencapai Rp50 triliun setahun. Kalau dapur MBG di Jawa Barat sudah lengkap, kebutuhan sebesar itu pasti membuat pasokan berebut, terutama untuk telur," katanya.
Karenanya, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan pemisahan jalur distribusi untuk kebutuhan program pemerintah dan kebutuhan pasar reguler, sehingga diharapkan gejolak harga ini tidak berlarut-larut.
"Sekali lagi perlu dilakukan langkah antisipatif segera agar tak berlarut," tuturnya.
