Sumedang (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia terus mendorong kerja sama internasional untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Sumedang, Selasa, menyampaikan bahwa peluang kerja sama internasional semakin terbuka luas seiring hadirnya kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait nilai ekonomi karbon.
“Dengan terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, terdapat peluang besar bagi instrumen kebijakan agar dapat menjalin kerja sama internasional dalam rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia.
Dirinya juga menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus merehabilitasi lahan kritis seluas 12 juta hektare di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa target tersebut diharapkan dapat dicapai dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Program strategis dan komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah merehabilitasi lahan kritis seluas 12 juta hektare di seluruh Indonesia, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Semoga dalam 5–10 tahun ke depan, target rehabilitasi ini dapat tercapai,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan sedang memantapkan konsep pendanaan multisektor terkait langkah rehabilitasi lahan, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, maupun swadaya masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga melakukan penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia yang berlangsung serentak di 31 provinsi di seluruh Indonesia.
Adapun lokasi penanaman yang dilakukan oleh Wamenhut sendiri berada di Kabupaten Sumedang berada di Desa Kebun Cau, Kecamatan Ujungjaya, seluas 5 hektare.
Sebelumnya, kawasan ini terdiri dari 28 hektare yang merupakan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan oleh Kementerian Kehutanan melalui ATR/BPN serta 18 hektare untuk program ketahanan pangan bersama Polda Jawa Barat.
