Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mendesak Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) provinsi itu untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penurunan signifikan kuota haji provinsi tersebut pada penyelenggaraan tahun 2026.
Langkah ini dinilai krusial guna meredam potensi gejolak dan kebingungan di tengah masyarakat, mengingat kuota haji Jabar yang sebelumnya berada di angka kisaran 38 ribu orang, dipastikan turun menjadi 29.643 orang pada 2026.
"Memang mengejutkan juga berkurangnya kuota ini. Baiknya kementerian yang mengurusi haji ini segera mensosialisasikan, karena kita harus mengedukasi masyarakat yang sudah berharap berangkat tahun ini, tapi akhirnya harus tertunda," ujar Iwan Suryawan di Bandung, Kamis.
Penurunan kuota tersebut merupakan implikasi dari penerapan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Regulasi baru ini mengatur pembagian kuota berbasis proporsi daftar tunggu (waiting list) guna menciptakan keadilan antardaerah, dengan target waktu tunggu merata di angka 26,4 tahun.
Iwan menegaskan selain sosialisasi di tingkat daerah, pihaknya mendorong pemerintah pusat melalui Kemenhaj untuk melakukan diplomasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi agar kuota haji Indonesia dapat ditambah di masa mendatang.
"Mungkin nanti Komisi V DPRD Jabar segera bertemu dengan Kemenhaj untuk membicarakan dulu. Ini masalah goodwill, kebijakannya memang harus dari atas agar memastikan jemaah terlayani dengan baik," katanya.
Kebijakan baru ini juga membawa perubahan signifikan pada peta keberangkatan jamaah. Legislator Jabar tersebut menyambut positif optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Asrama Haji Indramayu sebagai pusat embarkasi utama bagi sebagian besar wilayah Jabar.
Pada 2026, Embarkasi Kertajati akan menampung 17.314 calon haji, sementara Embarkasi Bekasi hanya melayani 12.329 calon haji.
"Saya sepakat memfungsikan BIJB lebih banyak lagi, termasuk umrah juga harusnya ke sana supaya BIJB hidup, karena peluangnya besar sekali. Tinggal fasilitas Kemenag untuk asrama haji ditambah unit penginapannya agar volume keberangkatan bisa lebih besar," kata Iwan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar Boy Hari Novian menjelaskan pada tahun 2026, kuota haji Jabar sebanyak 29.643 orang yang turun dari tahun sebelumnya sebanyak 38.723 orang.
Kuota sebanyak 29.643 orang yang di dalamnya termasuk lanjut usia (lansia) 1.482 orang, Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) 205 orang, dan Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 123 orang, akibat perubahan distribusi, yakni sistem daftar tunggu nasional yang disamaratakan di seluruh provinsi.
"Tadinya pendistribusian kuota itu berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun ini didistribusikan berdasarkan nomor urut provinsi. Jadi, pada tahun ini jamaah akan diurut nomor kursinya dari yang pertama nomor kursi terkecil yang belum berangkat sampai ke 27.833 di kuota reguler murni. Sehingga, di situ baru diketahui bahwa yang akan berangkat itu sesuai dengan nomor urut," ujar Boy.
Boy mengatakan kebijakan ini pasti akan berdampak terhadap kuota haji kabupaten/kota di Jawa Barat, ada kota dan kabupaten yang mengalami penurunan drastis, dan ada juga yang mengalami kenaikan drastis.
Seperti Kota Bekasi dengan kuota naik drastis tahun 2026, menjadi 4.964 orang dibandingkan tahun 2025 yang hanya 2.615 orang, sementara Kabupaten Bandung Barat merosot signifikan dari 1.066 orang pada tahun 2025 menjadi hanya 127 orang pada tahun 2026.
Meski demikian, Boy mengatakan kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jamaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jamaah.
"Jadi, jamaah yang berangkat pada tahun 2026 adalah memang jamaah yang benar-benar haknya untuk berangkat di tahun 2026. Tidak ada lagi yang menyalip antrean dikarenakan kebagian distribusi kota berdasarkan kabupaten/kota, tapi berdasarkan provinsi, ini semua akan diurut," kata Boy.
Terkait pergeseran embarkasi, Boy menjelaskan bahwa hal ini tak terhindarkan demi memenuhi slot kuota.
Boy mengungkapkan jamaah asal Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang) yang sebelumnya berangkat via Bekasi, kini dialihkan seluruhnya ke Asrama Haji Indramayu untuk terbang melalui Kertajati.
Bahkan, jamaah asal Kabupaten Bekasi yang secara geografis dekat dengan Embarkasi Bekasi, terpaksa dialihkan ke Indramayu untuk menutupi kebutuhan kuota kloter.
"Jadi, Kabupaten Bekasi saya mohon kelegowoan hatinya. Tolong diinformasikan juga kepada jamaahnya bahwa akan ada perpindahan embarkasi ini. Saya butuh 3.000 orang untuk menutupi kuota di Indramayu," ujar Boy.
Boy memastikan Asrama Haji Indramayu kini memiliki fasilitas setara hotel bintang tiga dengan empat menara penginapan, klinik rawat inap lengkap, serta area simulasi manasik yang representatif.
Namun, ia menegaskan layanan fast track imigrasi belum diterapkan di Indramayu karena pertimbangan efisiensi deteksi dokumen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Jabar minta Kemenhaj gencar sosialisasi penurunan kuota haji 2026
