Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan langkah penghematan pada operasional di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, untuk tahun 2026 yang disebutnya akan berlangsung berat karena adanya penurunan APBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun 2026, ada di angka sekitar Rp28 triliun, yang merupakan hasil revisi APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun, akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, Sabtu.
Karena turunnya nilai APBD 2026, Dedi mengatakan pihaknya akan berpuasa dengan melakukan berbagai penghematan antara lain pengurangan perjalanan dinas, belanja makan dan minum, alat tulis kantor, termasuk langkah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai Pemprov Jabar.
"Jadi itu. Langkah WFH sendiri agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor. Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," kata Dedi.
Meski berpuasa secara internal pada tahun 2026 karena banyak anggaran operasional yang dipangkas, Dedi mengatakan belanja untuk kepentingan publik diupayakan tetap meningkat, khususnya infrastruktur dan pendidikan.
"Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik," katanya.
Pada Jumat (31/10), Pemprov Jabar dan DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam satu rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.
Dalam rapat tersebut, Dedi menjabarkan komposisi belanja daerah dalam APBD 2025, mulai dari belanja daerah yang berada di kisaran Rp28 triliun, akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
Untuk pos belanja yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar, di antaranya untuk sektor pendidikan di angka Rp6,30 triliun, kemudian belanja kesehatan Rp1,63 triliun.
Lalu belanja infrastruktur Rp4,01 triliun di antaranya untuk preservasi jalan dan jembatan senilai Rp2,2 triliun, juga PJU dan perlengkapan jalan Rp559 miliar.
Kemudian belanja lingkungan hidup Rp180,6 miliar, belanja pangan dan pertanian Rp135,04 miliar, belanja pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp746,41 miliar.
Lalu, belanja perekonomian Rp245,57 miliar, serta belanja bagi hasil dan hibah Rp6,23 triliun.
Kemudian belanja program lainnya Rp393,54 miliar. Serta belanja pegawai dan fixed cost Rp8,36 triliun yang di antaranya belanja pegawai non DAK dan BLUD Rp6,7 triliun, dan belanja fixed cost seperti tenaga keamanan dan kebersihan senilai Rp510 miliar.
