Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (16/7), mulai dari tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk-produk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen hingga Komisi II DPR dukung penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Prabowo: RI-Uni Eropa capai CEPA usai 10 tahun negosiasi
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut kesepakatan perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sebagai capaian penting hubungan ekonomi RI dan Uni Eropa, setelah lebih dari satu dekade proses negosiasi berjalan alot.
Hal itu dikemukakan Prabowo saat tiba di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, seusai lawatannya ke Brussels pada Minggu (13/7), serta sejumlah negara sahabat lainnya.
Selengkapnya baca di sini.
2. Presiden Prabowo ungkap isi kesepakatan soal tarif dengan Trump
Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pembicaraannya melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu keduanya sepakat membawa hubungan dagang Indonesia-AS saling menguntungkan.
Presiden Prabowo mengunggah foto dirinya berbicara dengan Presiden Trump melalui sambungan telepon beberapa jam setelah Presiden Trump mengumumkan AS menurunkan tarif impor timbal balik Indonesia menjadi 19 persen dari semula 32 persen.
Selengkapnya baca di sini.
3. Istana: Tarif impor AS untuk RI jadi 19 persen lebih rendah se-Asia
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengemukakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen, angkanya lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia.
Hasan menjelaskan bahwa negara tetangga, yakni Vietnam, berhasil melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sehingga tarif impor yang dikenakan turun menjadi 20 persen.
Selengkapnya baca di sini.
4. Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya," kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
5. Ketua Baleg tepis RUU BPIP digulirkan karena alasan politis
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menepis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digulirkan di parlemen karena dilatarbelakangi alasan politis.
"Enggak ada (politis), kita BPIP itu adalah kumpulan daripada negarawan, tidak ada ketika BPIP disusun kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menjadi goal itu enggak ada," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, tarif impor AS untuk RI jadi 19 persen hingga pembinaan BUMD
