Garut (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, Nurdin Yana mengatakan sudah mendapatkan informasi adanya bantuan beras pemerintah untuk masyarakat yang diduga takarannya berkurang, namun persoalan tersebut tidak perlu khawatir karena bisa diganti sesuai ketentuan.
"Tadi juga disampaikan kekurangan timbangan itu sebetulnya sudah disosialisasikan kepada kepala desa untuk segera lapor kepada Bulog, agar itu insya Allah akan diganti," kata Sekda Nurdin Yana kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan program bantuan beras untuk masyarakat di Kabupaten Garut sudah berjalan dan didistribusikan ke setiap desa dan kelurahan, bahkan sudah dilakukan sosialisasi sebelum dibagikan.
Namun informasi di lapangan ada takaran yang kurang, kata dia, maka Pemkab Garut akan melakukan rapat dengan para camat dan Ketua Asosiasi Aparat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Garut agar ada kesepahaman yang sama dalam penyaluran beras tersebut.
"Akan lakukan itu Zoom dengan para camat plus Ketua Apdesi agar didapat kesepahaman yang sama terkait dalam konteks ini," katanya.
Ia menyampaikan persoalan pendistribusian beras itu tentu sudah dipersiapkan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk apabila di lapangan terdapat ketidaksesuaian seperti masalah kuantitas, maka akan diganti oleh Perum Bulog.
Sesuai aturan, kata dia, apabila ada beras yang tidak sesuai kondisinya, maka dapat diganti dengan syarat tidak lebih dari tiga hari setelah masyarakat menerima beras tersebut.
"Bulog sudah siap, diganti asal jangan lebih dari tiga hari," katanya.
Sebelumnya Kepala Desa Panyindangan di Kecamatan Cisompet Indra Firman memberikan keterangan kepada wartawan di Garut terkait adanya kekurangan takaran beras bantuan dari seharusnya 10 kilogram, namun yang diterima masyarakat berkurang antara 1 sampai 2,5 kilogram.
